Abelia Permatasari
Universitas Negeri Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal analysis of the protection of the rights of suspects and defendants from a human rights perspective (Study of constitutional court decision number 61/PUU-XX/2022) Abelia Permatasari
Education of Law Journal Vol. 1 No. 1 (2025): Education of Law Journal
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/edulaw.v1i1.2216

Abstract

This study examines the legal protection of the rights of suspects and defendants in the Indonesian criminal justice system from a human rights perspective, with a particular focus on Constitutional Court Decision Number 61/PUU-XX/2022. The research adopts a normative juridical method by analyzing constitutional provisions, statutory regulations, international human rights instruments, and judicial precedents. The findings demonstrate that the Constitution and the Criminal Procedure Code (KUHAP) guarantee fundamental rights such as the presumption of innocence, the right to legal counsel, and freedom from arbitrary arrest and detention. However, in practice, these guarantees are often undermined by law enforcement authorities, leading to violations of due process of law. The Constitutional Court decision provides a progressive interpretation by affirming that restrictions on individual rights must be based on law, proportionate, and aimed at protecting broader public interests. It also emphasizes the non-derogable nature of certain rights, particularly access to legal assistance and protection against arbitrary detention. This ruling is significant not only for strengthening the protection of suspects and defendants but also for shaping ongoing reforms of the Criminal Procedure Code in alignment with international human rights standards. The study contributes to academic discourse on criminal justice reform and offers practical implications for legislators, law enforcement officials, and policymakers in ensuring a more just and democratic legal system.
PENGUATAN LITERASI DAN MITIGASI HUKUM: PEMBERDAYAAN KADER AISYIYAH SEWON UTARA DALAM MERESPONS KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK Eny Kusdarini; Nabila Ihza Nur Muttaqi; Benni Setiawan; Alifa Dindaayu Surya Asmara; Zahra Kasya Putri Dardiri; Abelia Permatasari
Masyarakat: Jurnal Pengabdian Vol. 3 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Harapan Ananda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58740/m-jp.v3i3.889

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk menguatkan pemahaman hukum serta memberdayakan kader Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Sewon Utara agar responsif dalam melakukan deteksi dini, mitigasi, dan pendampingan awal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat komunitas. Berdasarkan analisis situasi, maraknya kasus kekerasan di ruang domestik maupun publik sering kali tidak tertangani secara optimal akibat rendahnya literasi hukum dan ketiadaan prosedur operasional standar (SOP) penanganan kasus di tingkat akar rumput. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Participatory Action Learning (PAL) yang mencakup tiga tahapan utama: (1) Sosialisasi dan edukasi hukum interaktif terkait UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan UU Perlindungan Anak; (2) Pelatihan keterampilan mitigasi kasus melalui simulasi (roleplay) penerimaan aduan (first responder) dan pendampingan awal; serta (3) Pendampingan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur rujukan kasus kekerasan berbasis komunitas. Kegiatan yang dilaksanakan pada 11 Agustus 2026 di Pendopo Harjosuwitan, Sewon, Bantul ini diikuti secara aktif oleh 28 kader dan pengurus Aisyiyah. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman dan keterampilan mitra, di mana 90% peserta mampu memahami dan mengidentifikasi instrumen hukum serta jalur advokasi yang aman, dan 92% peserta menguasai alur pendampingan awal berbasis SOP rujukan. PkM ini berhasil mewujudkan mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang berkelanjutan demi menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi perempuan dan anak.