Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Fungsi Check and Balances dalam Tata Kelola Dana Desa: Analisis Pertanggungjawaban Hukum dan Hak Pengawasan Masyarakat Nabila Ihza Nur Muttaqi; Muhammad Subhan
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2025): Volume 5 Nomor 5 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v5i8.4278

Abstract

Pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi risiko malakuntabilitas akibat dominasi kewenangan pemerintah desa yang tidak seimbang dalam tata kelola anggaran. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pelaporan teknis, terdapat gap penelitian berupa pengabaian terhadap fungsi check and balances yang menempatkan partisipasi masyarakat hanya sebagai formalitas administratif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pertanggungjawaban hukum pemerintah desa serta mempertegas hak pengawasan masyarakat melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan tanggung jawab jabatan yang bersifat mutlak dan harus memenuhi standar transparansi yuridis. Kebaruan penelitian ini terletak pada redefinisi partisipasi masyarakat bukan sekadar kontrol sosial, melainkan sebagai hak hukum konstitusional yang bersifat imperatif. Penguatan kedudukan hukum masyarakat dalam pengawasan merupakan instrumen hukum utama untuk menjamin integritas alokasi dana publik serta mewujudkan keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada urgensi reformulasi kebijakan tata kelola desa di masa depan yang mengadopsi mekanisme partisipasi masyarakat sebagai dasar hukum yang berguna untuk memitigasi risiko korupsi dan menjamin integritas alokasi dana.
Non-Punitive Policy in Addressing Violence and Sexual Harassment Among Middle School Students in Sleman Regency Nabila Ihza Nur Muttaqi; Chandra Dewi Puspitasari; Iffah Nur Hayati; Puji Wulandari Kuncorowati; Setiati Widhiastuti
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v8i1.2206

Abstract

This study aims to analyze non-penal policies implemented in addressing violence and sexual abuse among junior high school students in Sleman Regency. Violence and sexual abuse in educational settings, particularly at the junior high school level, are pressing issues that affect students' physical and psychological well-being. Non-penal policies, which focus on prevention, victim recovery, and education for students and educators, are expected to be a more humane alternative to legal approaches that tend to be reactive. This study uses a qualitative approach with a literature study method, which examines relevant policies, as well as reports and official documents available in Sleman Regency. The findings show that effective non-penal policies involve various elements, such as counseling for students and educators, establishing a safe reporting mechanism for victims, and implementing educational programs on sexual violence. In addition, the success of these policies also depends on the commitment of schools and the support of parents and the community. This study recommends that non-penal policies be expanded and implemented more comprehensively in all schools in Sleman Regency to create a safe educational environment that supports the recovery of victims of sexual violence and abuse.