<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Instruksi Gubernur Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam kaitannya dengan aspek kependudukan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup, serta merumuskan formulasi kebijakan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KB Krama Bali sebagai instrumen pelestarian identitas budaya memiliki keterkaitan dengan dinamika kependudukan yang pada gilirannya dapat memengaruhi kebutuhan ruang, penyediaan infrastruktur, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kependudukan, penataan ruang, dan lingkungan hidup. Penelitian ini menawarkan formulasi kebijakan berbasis Hukum Kebijakan Publik melalui pendekatan yang mempertimbangkan kapasitas wilayah, integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta harmonisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu, penguatan dasar hukum melalui peraturan daerah dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan. ABSTRACT This study aims to analyze the juridical implications of the Governor of Bali Instruction Number 1545 of 2019 concerning the Socialization of the Krama Bali Family Planning (KB) Program in relation to demographic aspects, spatial planning, and environmental protection, as well as to formulate policy designs aligned with the principles of sustainable development. This study is normative legal research employing a statutory approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The legal materials consist of primary and secondary legal sources, which are qualitatively analyzed using a descriptive-prescriptive method. The results indicate that the Krama Bali Family Planning policy, as an instrument for preserving cultural identity, is intertwined with demographic dynamics, which in turn may affect spatial demands, infrastructure provision, and the utilization of environmental resources. Therefore, the implementation of this policy needs to be contextualized within a sustainable development framework that integrates demographic, spatial planning, and environmental aspects. This study offers a public policy law-based formulation through an approach that considers regional carrying capacity, integration with the Strategic Environmental Assessment (KLHS), and harmonization with the Regional Spatial Plan (RTRW). Furthermore, strengthening the legal basis through regional regulations could be considered to enhance legal certainty and the effectiveness of policy implementation.]]>
