<![CDATA[Digitalisasi governansi kehutanan semakin menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan hutan di Indonesia, namun kajian yang secara khusus menelaah penerapannya dalam konteks implementasi RKTN 2011–2030 masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam mendukung perencanaan, pengawasan, serta pengendalian kebijakan kehutanan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi Kementerian Kehutanan dalam proses tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus institusional, melibatkan 8–10 informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan ketepatan data, mempercepat proses perencanaan kawasan hutan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola. Namun, beberapa tantangan ditemukan, seperti keterbatasan kapasitas teknis aparatur, infrastruktur digital yang kurang merata, serta belum optimalnya integrasi data antar-unit kerja. Temuan ini memperkuat pengembangan teori governansi digital dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai peran teknologi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, modernisasi infrastruktur, dan integrasi sistem sebagai strategi kunci, serta merekomendasikan perlunya penelitian lanjutan yang mengeksplorasi dampak digitalisasi dalam skala yang lebih luas dan beragam.]]>
