Febrina Putri Iskandar
Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Implementasi Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kota Gorontalo Raihan A. Hanasi; Mohamad Nazril Abjul; Regina Rahmadani Ismail; Febrina Putri Iskandar; Alfridah Auliyah Mokoginta; Nur Afni Zakaria; Adelia Safitri Husain
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana Kota Gorontalo menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai respons terhadap meningkatnya volume sampah plastik yang semakin mengancam kualitas lingkungan perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menghimpun data melalui wawancara mendalam serta telaah dokumentasi untuk menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan, respons para pelaku kebijakan, dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai upaya, seperti mengampanyekan gerakan 3R, menyosialisasikan penggunaan wadah dan tas ramah lingkungan, serta mengembangkan bank sampah dan fasilitas pengumpulan sampah berbasis 3R guna memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya. Meski demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, penyampaian kebijakan yang belum merata, lemahnya mekanisme pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi daerah, peningkatan koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana yang memadai, dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan lingkungan di tingkat daerah menuju pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sistem Administrasi Negara Inggris sebagai Model Administrasi Berbasis Rule of Law: Analisis Historis dan Kontemporer Regina Alfanesya Machmud; Adha Ladjulu; Sri Naila Putri Abdullah; Febrina Putri Iskandar; Sri Yulianty Mozin; Alexander H. Badjuka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika sistem administrasi negara Inggris yang berupaya mempertahankan karakter negara kesatuan sambil mengimplementasikan desentralisasi melalui kebijakan devolusi. Perubahan ini memunculkan tantangan dalam menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama ketika tuntutan otonomi, identitas regional, serta kebutuhan tata kelola yang adaptif terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dibangun dalam kerangka rule of law, serta menelaah mekanisme kelembagaan yang mendukung dan membatasi perkembangan devolusi. Menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menelaah dokumen hukum, laporan kebijakan, dan kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa devolusi menciptakan struktur tata kelola multi-level yang adaptif tetapi asimetris, sehingga membuka peluang inovasi kebijakan di tingkat daerah, namun sekaligus menimbulkan tantangan berupa ketimpangan fiskal, fragmentasi kelembagaan, dan ketidakselarasan kebijakan nasional–regional. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme koordinasi antarpemerintahan dan peningkatan konsistensi kerangka hukum agar stabilitas hubungan pusat–daerah tetap terjaga. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberhasilan devolusi dalam negara kesatuan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem administrasi mempertahankan prinsip rule of law sekaligus mengakomodasi keragaman kewenangan daerah.