<![CDATA[Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol, merupakan elemen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Sejak awal 2000-an hingga 2024, pembangunan jalan tol mengalami percepatan signifikan dari 700 km menjadi lebih dari 2.700 km sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam RPJMN. Namun, capaian ini diiringi oleh berbagai tantangan kebijakan, implementasi, serta dampak sosial–lingkungan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan jalan tol di Indonesia melalui pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Analisis dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, mekanisme implementasi, skema pembiayaan, proses pengadaan lahan, serta dampak ekonomi dan ekologis berdasarkan sumber-sumber ilmiah dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembangunan jalan tol memberikan kontribusi besar terhadap penurunan biaya logistik, peningkatan konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi regional, proses implementasinya kerap terhambat oleh persoalan pengadaan lahan, keterbatasan fiskal, kepastian regulasi, serta risiko sosial-lingkungan. Selain itu, pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP) terbukti efektif dalam mempercepat pembangunan, namun masih memerlukan penguatan tata kelola, transparansi, dan pembagian risiko yang proporsional. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan berkelanjutan, integrasi kebijakan antarsektor, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan jalan tol tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang adil dan menjaga kelestarian lingkungan.]]>
