Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Revision Of The Tni Law And Limitations On Military Involvement In Civil Affairs: The Perspective Of Constitutional Supremacy Ayik Christina Efata; Deny; Johannes Triestanto; Rio Akmal Syahbana; Rusdi Sanmas
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) January 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.9983

Abstract

The 2025 amendment to the Law on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law) represents a significant phase in the evolution of civil–military relations in Indonesia, particularly with regard to the regulation of military involvement in civilian affairs. This article aims to examine the implications of the amended TNI Law for the principles of constitutional supremacy and civilian supremacy within the framework of a democratic state governed by the rule of law. The analysis primarily focuses on provisions concerning the appointment of active-duty military personnel to certain civilian positions and their compatibility with the principle of functional separation between the military domain and civilian governance. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, combined with qualitative analysis of legal norms, constitutional doctrines, and scholarly perspectives drawn from national academic journals The findings indicate that while the amendment seeks to normatively adapt the role of the TNI to contemporary security challenges, it simultaneously raises constitutional concerns regarding potential overlaps between civilian and military functions. Although the legislature emphasizes the existence of limitations and civilian oversight mechanisms, the provisions governing civilian positions accessible to active military personnel remain sufficiently broad to allow varied interpretations in practice. Such conditions may generate tension between the demands of national defense effectiveness and the principle of constitutional supremacy, which requires the military to operate under democratic civilian control. Accordingly, the amendment to the TNI Law must be critically assessed to ensure that it does not undermine the security sector reform paradigm established in the post-Reformasi era. This article underscores the importance of normative clarity, strengthened oversight mechanisms, and consistent legal implementation to ensure that military involvement in civilian affairs remains aligned with constitutional mandates and the principles of the rule of law.
Constitutional Conflict between Tourism Development and Karst Area Protection in Gunung Kidul: Analysis of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Principles of Sustainable Development Ayik Christina Efata; Deny Deny
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 3 (2026): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i3.3149

Abstract

Over the past decade, the tourism sector in the karst region of Gunung Kidul has experienced substantial growth, contributing significantly to local revenue generation and expanding employment opportunities for surrounding communities. Nevertheless, the rapid development of tourism infrastructure, land-use conversion, and intensive exploitation of karst landscapes have generated constitutional concerns related to the State’s obligation to safeguard environmental sustainability. Karst ecosystems perform essential ecological functions, including groundwater storage, hydrological regulation, and providing habitats for diverse biological species. Consequently, environmental degradation in these areas may result in long-term ecological consequences. This study aims to examine the tension between tourism-driven economic development and the protection of karst environments from the perspective of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as the principles of sustainable development. The research employs a socio-legal approach, combining normative analysis of statutory regulations with conceptual examination of the green constitution doctrine and sustainable development framework. The findings indicate that Article 33 of the 1945 Constitution not only emphasizes state control over natural resources for the prosperity of the people but also implicitly incorporates principles of environmental sustainability and ecological responsibility. Accordingly, tourism policies that disregard environmental carrying capacity and ecological limits within karst regions risk contradicting constitutional mandates. The integration of sustainable development principles into spatial planning policies and licensing mechanisms is therefore essential to ensure a balanced relationship between economic advancement and environmental preservation.
Hukum Tata Negara Responsif Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara: Responsive Constitutional Law as an Instrument for Protecting Citizens' Constitutional Rights Ayik Christina Efata; Rita Dwi Agustini; Denny Boyke T Pangaribuan; Yusuf; Arief Fahmi Lubis
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.9513

Abstract

Hukum tata negara memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Dalam konteks perkembangan negara hukum modern, pendekatan hukum yang bersifat responsif semakin dibutuhkan untuk menjawab perubahan sosial yang dinamis serta tuntutan masyarakat yang terus berubah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji peran hukum tata negara responsif sebagai sarana dalam melindungi hak konstitusional warga Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, Studi ini menyelidiki berbagai konsep hukum responsif dan bagaimana mereka berpengaruh pada struktur ketatanegaraan Indonesia, terutama dalam hal menjamin hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tata negara yang responsif dapat meningkatkan kualitas perlindungan hak konstitusional melalui penguatan partisipasi publik, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan, serta optimalisasi fungsi lembaga negara. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penguatan paradigma hukum tata negara yang responsif menjadi suatu keharusan dalam rangka mewujudkan negara hukum yang tidak hanya berlandaskan pada norma formal, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Lingkungan Kampus: Analysis of Criminal Responsibility of Perpetrators of Criminal Acts of Assault on Campus Ayik Christina Efata; Deny; Anna Veronica Pont; Yulianis Safrinadiya Rahman; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.7536

Abstract

Penganiayaan yang terjadi di lingkungan kampus merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya merusak atmosfer akademik, tetapi juga mengancam keamanan serta kesejahteraan mahasiswa sebagai bagian dari komunitas pendidikan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok organisasi, maupun pihak lain yang berada dalam kawasan perguruan tinggi mencerminkan adanya kegagalan institusi dalam menciptakan ruang aman bagi seluruh civitas akademika. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum pidana memberikan konsekuensi terhadap pelaku dan bagaimana mekanisme perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak penganiayaan yang terjadi di kampus, baik yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, teori kesalahan, serta konsep pertanggungjawaban pidana modern yang memungkinkan perluasan subjek pertanggungjawaban, termasuk kemungkinan keterlibatan institusi pendidikan apabila ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian struktural. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan sejumlah kasus yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindak penganiayaan di lingkungan kampus dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama, pihak yang turut serta atau membantu, serta institusi kampus apabila tidak menjalankan kewajiban pengawasan dan pencegahan. Temuan ini mempertegas urgensi penyusunan kebijakan kampus yang lebih tegas serta mekanisme penegakan hukum yang selaras dengan prinsip perlindungan mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan regulasi internal dan sistem penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.