Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Transformasi Pembelajaran PPKn di Era Digital: Strategi Menanamkan Nilai Pancasila pada Peserta Didik Sekolah Dasar Yohana Nima; Intan Yulintri Sopaba; Welmi Ananda Ngongo; Edelvina Apolonia Kuza; Fadil Mas'ud
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 10 No. 04 (2025): Volume 10 No. 04 Desember 2025 Published
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v10i04.36342

Abstract

Penelitian ini mengkaji transformasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di era digital dengan fokus pada strategi penanaman nilai-nilai Pancasila secara efektif pada peserta didik sekolah dasar. Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan seperti ketimpangan akses digital, keterbatasan kompetensi guru digital, paparan misinformasi dan konten negatif, serta meningkatnya distraksi digital pada anak. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berbasis etika Pancasila, penerapan blended learning, penggunaan media naratif digital seperti e-storybook dan podcast, serta pemanfaatan game edukasi bernilai dapat memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kolaborasi lintas sektor penting untuk membangun etika kewargaan digital dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman moral di ruang virtual. Secara keseluruhan, transformasi pembelajaran digital PPKn merupakan langkah strategi untuk membentuk peserta didik yang berkarakter Pancasila, beretika digital, dan mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab di era globalisasi digital.
Pemerataan Bantuan Sosial Melalui Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nining Lestari Da Silva; Brampi Soniman Sae; Intan Yulintri Sopaba; Welmi Ananda Ngongo; Denil Ngginak; Fadil Mas’ud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6131

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran sistem pemerintahan daerah dalam mendukung distribusi bantuan sosial yang merata serta menganalisis elemen-elemen yang memengaruhi keberhasilannya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan karakteristik deskriptif-analitis, menggunakan studi pustaka dari berbagai referensi seperti jurnal akademis, dokumen resmi, dan berita yang terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana utama dalam tahapan pendataan, verifikasi, pengiriman, dan pengawasan bantuan sosial. Namun, di lapangan masih terdapat sejumlah masalah, seperti ketidakakuratan data penerima, kapasitas kelembagaan yang terbatas, serta kompleksitas kondisi geografis dan sosial masyarakat. Selain itu, efektivitas distribusi bantuan sosial terpengaruh oleh kebijakan yang belum sepenuhnya transparan, kapasitas aparatur yang masih rendah, serta kurangnya partisipasi dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memanfaatkan teknologi digital, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, distribusi bantuan sosial di Kabupaten Timor Tengah Selatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
Peran Regulasi Daerah dalam Menangani Diskriminasi Sosial di Kota Kupang: Perspektif Ilmu Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia Brampi Soniman Sae; Nining Lestari Da Silva; Benediktus Kusuma Tafuli; Intan Yulintri Sopaba; Welmi Ananda Ngongo; Fadil Mas’ud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6464

Abstract

Diskriminasi sosial masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Kupang. Diskriminasi dapat terjadi tidak hanya melalui tindakan individu, tetapi juga melalui kebijakan daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi daerah dalam menangani dan mencegah diskriminasi sosial di Kota Kupang serta mengkaji pengintegrasian perspektif HAM dalam pembentukan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi daerah memiliki peranan penting dalam melindungi kelompok rentan, mewujudkan keadilan sosial, dan menjaga harmonisasi masyarakat multikultural. Namun, pelaksanaan regulasi masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, integrasi prinsip HAM dalam regulasi daerah diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi di Kota Kupang.