Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perspektif Hukum Kebendaan dan Hak Kekayaan Intelektual dalam Menguji Legalitas NFT sebagai Objek Jaminan Kebendaan Anastasya Maylan Anggraini; Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1545

Abstract

This paper investigates the legal recognition of Non-Fungible Tokens (NFTs) as transferable assets and enforceable collateral in Indonesia’s civil legal system. The significance of this study arises from the substantial capitalization of NFTs, exemplified by Karafuru's valuation of IDR 1.2 trillion (2024) and other collections valued at 30 Ethereum each, amid the absence of specific legal regulation concerning NFTs in Indonesia. Employing a normative juridical approach, the study analyzes the potential recognition of NFTs within the secured transactions framework. Preliminary findings suggest that NFTs qualify as objects and are eligible for collateralization under Government Regulation No. 24 of 2022, although their application requires further comprehensive legal development and reform.
Perlindungan Hukum Terhadap Pendesain Atas Penggunaan Desain Produk Untuk Keperluan Komersial Tanpa Izin Firdausin Nuzulah; Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i2.9022

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan terkait konsep pemberian hak desain industri dan perlindungan desain industri yang ada di indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. Urgensi dari penelitian ini yaitu mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya perlindungan desain industri sehingga menyebabkan maraknya tindakan-tindakan pelanggaran hak desain industri saat ini. Penulis dalam menyusun penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder melalui metode studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini memiliki salah satu fokus bahasan berupa konsep pemberian hak desain industri di Indonesia yang mana belum pernah diteliti pada penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemberian hak desain industri yang diberlakukan di Indonesia menganut stelsel konstitutif yang merujuk pada asas first to file atau asas pendaftaran pertama diikuti dengan asas kebaruan yang menjadi salah satu syarat supaya desain industri dapat dilindungi. Perlindungan hukum atas adanya pelanggaran hak desain industri dapat dilakukan melalui 2 (dua) alternatif cara yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif yang tercermin pada Pasal 2, 6, 9 UU Desain Industri yang mengatur syarat, subjek dan lingkup hak yang diberikan. Sedangkan perlindungan secara represif tercermin pada Pasal 37, 39, 46, 47, dan 54 UU Desain Industri yang mengatur terkait pembatalan pendaftaran desain industri, tata cara gugatan, penyelesaian sengketadan ketentuan pidana tindak pelanggaran desain industri.