<![CDATA[Transformasi digital dalam administrasi pemerintah daerah merupakan keharusan strategis untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini menganalisis implementasi E-Finance di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai inovasi terintegrasi dalam pengelolaan administrasi keuangan, dengan fokus pada efektivitas sistem, hambatan yang dihadapi, serta strategi keberlanjutan dan replikasi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilakukan wawancara mendalam dengan 12 informan kunci (PPTK, Verifikator, KPA, Bendahara, dan pimpinan), observasi langsung penggunaan aplikasi, serta telaah dokumen SOP, kebijakan, dan laporan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Finance berhasil mengurangi waktu pemrosesan SPJ dari 2-3 hari menjadi 3-5 jam, meminimalisir kesalahan administrasi hingga 85%, dan meningkatkan transparansi real-time dalam pelacakan anggaran. Sistem ini telah mengintegrasikan empat aktor kunci (PPTK, Verifikator, KPA, Bendahara) melalui dashboard terpusat yang menghubungkan perencanaan anggaran hingga pencairan dana dan pelaporan. Namun, tantangan signifikan ditemukan pada resistensi SDM terhadap perubahan digital (52% masih menganggap rumit), kapasitas infrastruktur jaringan yang belum merata, dan perlunya penyesuaian SOP yang berkelanjutan. Penelitian merekomendasikan: (1) penguatan pelatihan ASN berbasis kompetensi digital dan change management; (2) pengembangan infrastruktur jaringan terintegrasi di seluruh SKPD; (3) monitoring evaluasi berkelanjutan dengan KPI terukur; (4) kolaborasi dengan Dinas Kominfosandi untuk peningkatan aplikasi; serta (5) strategi replikasi bertahap ke SKPD lain sebagai scalable innovation. Kontribusi novelty penelitian ini terletak pada: dokumentasi lengkap model implementasi E-Finance di tingkat kabupaten, analisis mendalam terhadap mekanisme integrasi aktor-aktor keuangan dalam ekosistem digital, serta kerangka kerja strategis untuk transformasi digital berkelanjutan di administrasi publik daerah.]]>
