Iza Rumesten RS
Faculty of Law, Sriwijaya University

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Environment Overuse in Indonesia: The Optimization Based on Regional and International Law Perspective Desia Banjarani; Joni Emirzon; Iza Rumesten RS; Artha Febriansyah; Ikhsan Setiawan
Kertha Patrika Vol. 47 No. 2 (2025): Dynamics of Indonesia Law in National and International Perspectives
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2025.v47.i02.p01

Abstract

The purposes of this research is to identify and analyzed environmental management regulated according to international and Indonesia law. Also to proposed the optimization land conversion regulations to overcome exploitation. The research method used in this research is the library search method, namely by studying various legal books, a collection of laws and regulations, legal articles, the internet and other written sources. The results of the study show how the regulation of international law for the protection of the environment needs to be considered for its sustainability. From this research, it can be concluded that international law regulation on environmental utilization must have an appropriate spatial planning by taking into account the sustainability of the environment itself.
Environment Overuse in Indonesia: The Optimization Based on Regional and International Law Perspective Desia Banjarani; Joni Emirzon; Iza Rumesten RS; Artha Febriansyah; Ikhsan Setiawan
Kertha Patrika Vol. 47 No. 2 (2025): Dynamics of Indonesia Law in National and International Perspectives
Publisher : Faculty of Law, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2025.v47.i02.p01

Abstract

The purposes of this research is to identify and analyzed environmental management regulated according to international and Indonesia law. Also to proposed the optimization land conversion regulations to overcome exploitation. The research method used in this research is the library search method, namely by studying various legal books, a collection of laws and regulations, legal articles, the internet and other written sources. The results of the study show how the regulation of international law for the protection of the environment needs to be considered for its sustainability. From this research, it can be concluded that international law regulation on environmental utilization must have an appropriate spatial planning by taking into account the sustainability of the environment itself.
Community Participation in Supervising Village Financial Management Nailah Hanifah; Iza Rumesten RS; Agus Ngadino
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 1, Juni 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i1.2055

Abstract

Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Hak masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 merupakan hak informasi publik. Oleh karena itu, diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan dalam karya tulis ilmiah ini ialah : 1.) Bagaimana formulasi hak masyarakat dalam partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa ?, 2.) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat jika hak partisipasi pengawasan pengelolaan keuangan desa tidak dipenuhi oleh pemerintah desa ?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah : 1.) Formulasi hak masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi hak masyarakat dalam pengawasan : a.) APB Desa, b.) Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, c.) Realisasi APB Desa, d.) Realisasi kegiatan, e.) Kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, dan f.) Sisa anggaran. 2.) Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terdapat 2 (dua) pengaturan yaitu : a.) Upaya hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan b.) Upaya hukum berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.