Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

4.542

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL LITIGASI (e-Journal) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Pembaharuan Hukum Sriwijaya Law Review Journal of Governance Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Hukum Bisnis Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Zaaken: Journal of Civil and Business Law SRIWIJAYA JOURNAL OF ENVIRONMENT Journal of Tax Law and Policy Scientia Business Law Review Scientium Law Review Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia SASI

Joni Emirzon

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (UNSRI)

Author-ID : 259515

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JASA PENILAI ASET Emirzon, joni
FIAT JUSTISIA Vol 1, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Institution asset appraiser is a professional business services to provide objective and independent assessment of the propert / assets. Appraisal services are particularly vulnerable to the game mark-up value of the property so that the necessary arrangements are obvious. Enterprises appraiser regulated in special regulations are still very few in number in addition to the Code of Conduct is dominated by services. Although the provisions of Code of Law. Civil and Penal Code may be used, but still required a variety of strict rules, such as in the areas of capital markets, banking, so as not to cause a variety of problems.Â Keywords: Asset Appraisal Services, Liquidation

ANALISIS HUKUM PENGALIHAN SAHAM PT. ALFA RETALINDO TBK. OLEH PT. CARREFOUR INDONESIA DARI PERSPEKTIF UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, UU ANTI MONOPOLI DAN UU â€¦ Emirzon, Joni
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 4 No. 1 (2015)
Publisher : jurnalhukumbisnis.com

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Analisis Hukum Pengalihan Saham PT. alfa Retalindo Tbk. Oleh PT. Carrefour Indonesia dari Perspektif UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU Anti Monopoli dan UU ?

Legal Guarantees and Legal Protection Practices on the Constitutional Rights of Indonesian Migrant Workers Windi Arista; Joni Emirzon; Mada Apriandi
Journal of Governance Volume 7 Issue 1: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i1.14574

The flow of Indonesian labour migration abroad is increasing day by day. This is due to unresolved domestic labour problems. The 2000 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families is the most significant international human rights document addressing the human rights of migrant workers. The legal problem highlighted in this article is how constitutional rights of Indonesian Migrant Workers (PMI) are protected by legal assurances and practice. This is a normative legal research project that explains, investigates, and analyzes the legal protection of Indonesian migrant workers' rights overseas. The discussion results show that legal guarantees and legal protection practices for PMI's constitutional rights abroad are pretty good and are considered advanced because they use the migrant worker protection convention as the paramount consideration, although there are still inconsistencies in applying the rules.

INTERNALISASI PRINSIP ETIKA PROFESI KE DALAM NORMA HUKUM POSITIF SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN FIGUR HUKUM KEPERAWATAN Arrie Budhiartie; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 18 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

The code of ethics is a moral rule for people with professions that serve as a code of conduct (guidelines) in applying science and knowledge to the community. The code of ethics is not a legal norm. Violation of ethical principles will has given the moral and ethics sanctions by professional organizations and is not punishable by law. One of those professions that are bounded to a code of conduct is the nursing profession. Nursing ethics is a measure of professional conduct based on moral values which are believed; those come from universal values and from the local or national characteristics of social and cultural values. But the tendency of change in view of the nursing service that originally is altruism towards services of a commercial nature led to opportunities for moral degradation becomes larger. It required political law that aims to protect the interests of society as a recipient of nursing services through deregulation values and ethical principles into legal norms. The final goal of re-regulation on ethics to the law norms is to provide legal protection and legal certainty in order to create order and social justice have been based on Pancasila. Keywords: ethical code, morality, legal norm, nurse.

Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf Moulyta Elgi Trinanda; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
Lex LATA Volume 1 Nomor 1, Maret 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v1i1.257

Memilih analisis judul paten transisional sebagai objek wakaf (kajian Pasal 74 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten terkait UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf) dimotivasi oleh penggantian UU Paten yang menjadikannya satu perubahannya adalah menambah transfer paten melalui wakaf yang pada dasarnya telah diakomodir dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga memperkuat transfer paten sebagai objek wakaf. Pengalihan paten jelas juga menyebabkan konsekuensi hukum bagi penemu dan pemegang paten. Transisi paten sebagai objek wakaf adalah terobosan baru mengingat wakaf didominasi oleh objek tidak bergerak, sedangkan paten memiliki potensi besar untuk wakaf di Indonesia. Berdasarkan uraian ini, masalah hukum: 1) Apa dasar konseptual untuk paten yang akan digunakan sebagai objek wakaf ? 2) Apa efek hukum dari paten sebagai objek wakaf?, 3) Bagaimana mengoptimalkan paten sebagai objek transisi wakaf menuju wakaf di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Teknik analisis hukum dilakukan dengan cara penafsiran hukum, termasuk: a. interpretasi gramatikal; b. interpretasi sistematis; c. interpretasi resmi; d. interpretasi historis dan; Penafsiran teleologis. Sedangkan teknik menyimpulkan dari rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan deduktif

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK SEBAGAI PENGGUNA FASILITAS LAYANAN MANDIRI ONLINE Surya Chandra; Joni Emirzon; Annalisa Yahanan
Lex LATA Volume 1 Nomor 2, Juli 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v1i2.496

Transaksi perbankan melalui ponsel yang dilakukan oleh pelanggan yang disebut Mandiri Online yang memiliki perbedaan signifikan dengan transaksi perbankan pada umumnya, nasabah dan bank tidak saling bertatap muka dalam mengadakan transaksi, maka akan menjadi masalah jika nasabah mengajukan klaim karena nasabah merasa dirugikan karena transaksi yang terjadi dan diluar dari sepengatahuan nsabah tersebut. Karena ini akan mempersulit nasabah untuk mengajukan bukti terutama bukti tertulis. Sehingga bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pengguna fasilitas layanan Mandiri Online, Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual) dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif.. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menjelaskan beberapa hal yaitu, tanggung jawab hukum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap nasabah yang dirugikan sebagai pengguna fasilitas layanan Mandiri Online, adalah bilamana terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan layanan mandiri online merupakan kelalaian pihak bank, maka bank harus memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pelanggan tetapi sebaliknya jika telah terbukti bahwa penyalahgunaan Mandiri Online adalah karena kesalahan atau kelalaian dari nasabah maka nasabah bertanggung jawab sepenuhnya, dan nasabah dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul karena penyalahgunaan informasi. Tanggung jawab PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terhadap nasabah yang dirugikan sebagai pengguna fasilitas layanan Mandiri Online adalah bilamana terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penggunaan layanan Mandiri Online merupakan kelalaian pihak bank, maka seharusnya pihak bank mempunyai kewajiban untuk memberi ganti kerugian kepada nasabah namun begitu juga sebaliknya apabila telah terbukti bahwa penyalahgunaan Mandiri Online disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari nasabah maka nasabah bertangung jawab sepenuhnya, dan nasabah dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul. Saran bahwa Bank perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai tata cara penyampaian pengaduan dan kerugian apa saja yang akan ditangung baik oleh bank atau nasabah dalam hal terjadi kerugian sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk menggunakan Mandiri Online dengan lebih bijaksana dan bertangung jawab.

Perlindungan Hukum Developer Dan Konsumen Rumah Susun Dalam Perjanjian Dengan Sistem Pre Project Selling Di Indonesia Meliana Meliana; Joni Emirzon; Firman Muntaqo
Lex LATA Volume 3 Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v3i1.918

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus yang terjadi dalam transaksi jual beli rumah susun khususnya apartemen dengan sistem pre project selling. Kasus yang terjadi disebabkan oleh belum dibangun atau tidak selesainya pembangunan apartemen yang ditawarkan sehingga cenderung menjadikan konsumen sebagai pihak yang paling dirugikan. Dalam penelitian ini, permasalahan penelitian terdiri dari: (1) Bagaimana pengaturan pre project selling di Indonesia? (2) Bagaimana tanggung jawab developer terhadap konsumen rumah susun dengan sistem pre project selling di Indonesia berdasarkan analisis dua putusan?(3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap developer dan konsumen rumah susun yang tertuang dalam pre project selling di Indonesia berdasarkan analisis dua putusan? (4) Bagaimana pengaturan pre project selling dimasa mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Pengaturan pre project selling saat ini diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Rumah Susun, Perlindungan Konsumen serta Permen PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, (2) Pada analisis putusan pertama, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum konsumen dan developer telah berjalan dengan baik karena hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan konsumen, (3) Pada putusan kedua, perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap developer telah berjalan dengan baik namun tidak bagi konsumen karena gugatan konsumen ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan PKPU, (4) Konsep pengaturan pre project selling dimasa mendatang dapat mencontoh negara Singapura dengan menerapkan pengaturan berbasis online yang tersistem dan terintegrasi, pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pre project selling yang lengkap dan jelas serta pengawasan terhadap jalannya pembangunan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah secara keseluruhan perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat telah berjalan dengan baik dan seharusnya peraturan perundang-undang yang dibuat nantinya dapat lebih jelas, lengkap dan tegas serta dapat diimplementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

KERJASAMA PT PERTAMINA EP DENGAN PT PETRO MUBA DALAM PENGUSAHAAN SUMUR TUA MINYAK BUMI DI LAPANGAN BABAT DAN KUKUI DESA SUNGAI ANGIT Adrian Gunawan; Joni Emirzon; Muhammad Syaifuddin
Lex LATA Volume 2 Nomor 3, November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i3.1016

AbstrakPengusahaan sumur tua minyak memiliki potensi strategis dan ekonomis. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2008 diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya. PT Pertamina EP (BUMN) bekerjasama dengan PT Petro Muba (BUMD) untuk memproduksi minyak bumi pada 565 sumur tua di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang di dukung dengan data empiris, menggunakan pendekatan pendekatan perundangan, sosiologi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina EP dan PT Petro Muba telah sesuai Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Model perjanjian yang digunakan adalah Imbalan Jasa Produksi. Periode perjanjian kerjasama adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama lima tahun. Kerjasama yang dilakukan sudah terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah pengusahaan sumur tua minyak. Kata Kunci: Peraturan, Kerjasama,Pengusahaan,Sumur Tua Minyak

Bukti Elektronik Sebagai Alat Pembuktian Dalam Transaksi Elektronik Safitri Indriani; Joni Emirzon
Lex LATA Volume 2 Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v2i1.565

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.Hum. Abstract: The development of information technology law has been driven by the convergence of telocommunication and informatics technology and one of them is to encourage the birth of an alternative for conducting business activities known as electronic trading (hereinafter referred to as e-commerce). In conducting transactions both conventional and through electronic media will cause rights and obligations for each party concerned, but not all parties do not commit defaults, if a default occurs then it must be equipped with electronic evidence, but if there is a default and has reached the stage of default the trial in court the role and authority of the judge who will determine the evidence is rejected or accepted. From the description, the problem that will be discussed is how the legal criteria that determine that electronic mail can be located as authentic evidence. The research method used is a normative research method, to produce arguments, theories, new concepts, interpretations as prescriptions in solving problems using deductive thinking logic. The results of this study indicate that the criteria are determined by the law whose proof is based on reliability and neccesite. The conclusion from the study is that electronic evidence can be accepted if it meets the criteria specified by the law.Kata Kunci: Electronic Transaction, Electronic Evidence, Proof.

Konsep Badan Hukum Perhimpunan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Penguatan Hukum Ekonomi Kerakyatan Erisa Ardika Prasada; Joni Emirzon; K.N Sofyan Hasan
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 19, No 2 (2019): Juli
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) was established and developed with a gradual process of legal legality, namely BMT in which its legal entity was not yet known, BMT that had not had a legal entity, and BMT that had a diverse legal entity. This writing aimed at analyzing the concept of legal strengthening of BMT in Indonesia. This type of legal research was normative legal research on legal principles and legal systematics. Based on the discussion, it was concluded that BMT could be a legal entity because it had fulfilled the requirements requested by legislation, namely the general rule of Article 1653 of the Civil Code which stated that in addition to genuine civil fellowship, the law also recognized assembly of people as legal entity, both held or recognized by the government, or the assembly was accepted as permitted, or had been established for a specific purpose that was not contrary to law or good morality. Juridical considerations for BMT institutions were legal legality for every sharia economic activity and the variety and partial legal norms of BMT.

Co-Authors Adrian Gunawan Annalisa Y, Annalisa Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan, Annalisa Apriandi, Mada Ardita Aprillia Julaija Ardiyan Saptawan Arfianna Novera Arrie Budhiartie Basir, Cik binti Md Mohtar, Haniyatul Husna Chandra Wijaya Desrina Desrina Erisa Ardika Prasada F. X. Adji Samekto Febrian, Febrian Febrianto, Danu Fikri, Muhtiar Firman Muntaqo FX Adji Samekto Hakikie, Ananda Hamzah Hamzah Handayani, Sri Henny Yuningsih Henry Dianto Pardamean Sinaga Heri Gunawan Isnaini Isnaini K. N. Sofyan Hasan Kms. Abdullah Hamid Latif Mahfuz, Abdul M Taufiqurrahman Mahfuz, Abdul Latif Meliana Meliana Meria Utama Moulyta Elgi Trinanda Muhammad Fuadsyah Muhammad Syaifuddin Muhammad Syaifuddin Nurlani, Meirina Putri, Tresyah Meyrinda Ridwan Ridwan Ridwan, Ridwan Ronaldo - Ronaldo Safitri Indriani Samawati Saleh, Putu Sepriyadi Adhan S Silviani Margaretha Sinaga, Henry Dainto P. Sinaga, Henry Dianto P. Soetansah, Ilham Sofyan Hasan, Sofyan Sri Suatmiati, Sri Sri Turatmiyah Surya Chandra Syarifuddin, Achmad

Title

Found 37 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 37 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 37 Documents
Search