<![CDATA[Kesyahbandaran memiliki peran penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, salah satunya melalui pengecekan kelengkapan dokumen kapal sebagai syarat berlayar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelengkapan dokumen dan alur perizinan kapal perikanan saat kapal tiba, berangkat, serta manifest kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Penelitian dilakukan pada Juni–Juli 2022 dengan metode observasi dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 dokumen utama yang wajib dimiliki kapal perikanan. Pemetaan alur perizinan memperlihatkan bahwa proses kedatangan dan keberangkatan telah terintegrasi secara digital melalui aplikasi Teman SPB untuk verifikasi dokumen dan pemeriksaan teknis–nautis oleh syahbandar. Namun, ditemukan kesenjangan kepatuhan terhadap dokumen operasional serta kendala efisiensi akibat lambatnya kinerja server aplikasi. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan banyak kapal berukuran di bawah 30 GT memiliki Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah melewati masa berlaku. Secara akademis, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan dalam sektor perikanan tidak semata dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas sistem layanan digital pelabuhan. Temuan ini menjadi acuan empiris bagi syahbandar dan instansi terkait untuk meningkatkan efisiensi perizinan kapal serta memperkuat pengawasan dokumen operasional guna mendukung aktivitas perikanan yang tertib dan aman.Title: Analysis of Documents Completeness and Flow of Fishing Vessel Licences at Coastal Fishing Port (CFP) Mayangan East Java The harbor master plays a vital role in ensuring the safety and operational security of fishing vessels, particularly through the verification of vessel documents required for sailing. This study aims to analyze the completeness of fishing vessel documents and the licensing procedures for vessel arrival, departure, and manifest management at the Coastal Fisheries Port (CFP) Mayangan. The research was conducted from June to July 2022 using observation and interview methods, followed by descriptive qualitative analysis. The findings reveal that fishing vessels are required to possess 12 essential documents. The licensing workflow indicates that arrival and departure processes have been digitally integrated through the Teman SPB application, which facilitates document verification and technical–nautical inspection by the harbor master. However, the study also identifies gaps in compliance with operational documents and efficiency issues arising from slow server performance. Field observations further show that many vessels under 30 gross tons (GT) possess expired seaworthiness and manning certificates. Academically, this study highlights that compliance in the fisheries sector is influenced not only by sanctions but also by the quality of the port’s digital service system. The findings provide empirical insights for harbor authorities and related agencies to enhance the efficiency of vessel licensing and strengthen the supervision of operational documentation to ensure orderly and safe fishing activities.]]>
