Yudhana, Anugrah Fitrah Wisnu
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara Iqbal, Iqbal Rahmansyah Yusuf; Yudhana, Anugrah Fitrah Wisnu; Dawami, Fahmi; Masruhin, Nanang Qosim
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i1.976

Abstract

Pengelolan BUMN secara jelas diatur bahwa harta negara dipisahkan dari APBN untuk penyertaan modal BUMN, hal ini menunjukkan adanya aliran dana dari kas negara sehingga UU Tipikor menjadi landasan hukum penting dalam menindak penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum yang berdampak finansial pada entitas yang modalnya bersumber dari negara. Sejak adanya perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyatakan bahwa kerugian BUMN tidak dianggap sebagai kerugian negara menimbulkan ketidakjelasan mengingat bahwa modal yang diberikan kepada BUMN berasal dari APBN yang kemudian dianggap sebagai bukan kerugian negara secara tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep kerugian negara dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi literatur terhadap regulasi, putusan pengadilan, dan pendapat ahli. Hasil penelitian yang didapatkan secara substantif kerugian BUMN yang berasal dari perbuatan melawan hukum tetap memiliki kaitan dengan keuangan negara karena sumber permodalannya bersumber dari APBN. Pada prinsipnya keuangan negara mencakup seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun daerah dan salah satunya adalah modal yang diberikan kepada BUMN, kerugian negara terjadi jika adanya kehilangan anggaran dana ataupun barang secara tidak sah dan nilainya benar-benar bisa dihitung. Kesimpulan, Kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum secara nyata serta terbukti dan penyalahgunaan wewenang oleh direksi berdasarkan niat jahat (mens rea) yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. The management of State-Owned Enterprise (SOE) is clearly regulated that state assets are separated from the state budget for capital participation in SOE. This indicates a flow of funds from the state treasury, making the Anti-Corruption Law an important legal basis for prosecuting abuse of authority or unlawful acts that have a financial impact on entities whose capital comes from the state. However, since the amendment to Law No. 1 of 2025 on SOE, losses incurred by SOE are no longer considered state losses, which has caused uncertainty given that the capital provided to SOE comes from the state budget, which is considered not to be an indirect state loss. This study aims to understand the concept of state losses in criminal acts of corruption according to positive law. Research methods used were normative through a statute approach, conceptual approach, and literature study of regulations, court decisions, and expert opinions. The results of the study show that the losses incurred by SOE as a result of unlawful acts are still related to state finances because their capital comes from the state budget. State finances include all assets owned by the central and regional governments, one of which is the capital provided to SOE. Losses to the state occur when there is an unlawful loss of funds or goods and the value can be accurately calculated. State losses arising from real and proven unlawful acts and abuse of authority by directors based on malicious intent (mens rea) aimed at enriching themselves.
Tanggung Gugat Produsen Terhadap Overclaim Niacinamide Produk Serum Skincare Yudhana, Anugrah Fitrah Wisnu
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 1 (2026): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i1.998

Abstract

Fenomena Overclaim yang sedang marak terjadi terhadap produk kecantikan khususnya serum pada skincare yang tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium serta menyesatkan konsumen pada label, iklan dan promosi melalui media sosial sehingga pelaku usaha atau produsen telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui (1) Tanggung gugat produsen terhadap overclaim kandungan niacinamide produk serum skincare, (2) Dampak hukum terhadap perlindungan konsumen dan tanggung gugat produk serum overclaim kandungan niacinamide. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tentang permasalah pada penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan cara inventarisasi dan eliminasi peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Obyek penelitian ini yaitu aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen terhadap overclaim niacinamide pada produk serum skincare. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa para pelaku usaha saat ini belum sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka terhadap konsumen terkait produk dengan klaim yang berlebihan sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penggunaan klaim yang tidak benar dan berlebihan pada produk skincare, misalnya menjanjikan hasil instan atau pernyataan tanpa dasar ilmiah yang kuat, adalah praktik yang sangat merugikan konsumen. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menuntut pelaku bisnis untuk memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur. The phenomenon of overclaim in serum skincare that does not match the results of laboratory tests and misleads consumers on labels, advertisements and promotions through social media, so that business actors or producers have violated Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this legal research is to determine (1) The liability of producers for overclaiming the niacinamide content of serum skincare products, (2) The legal impact on consumer protection and liability of serum products overclaiming niacinamide content. This study uses a normative method with a statute and conceptual approach by examining legal materials on the problems, the technique of collecting legal materials for this research uses the inventory and elimination of laws and regulations, legal theories and opinions of legal experts. The object of this research is the legal regulations governing consumer protection against overclaiming niacinamide in serum skincare products. The results of this research indicate that business actors currently have not fully carried out their obligations to consumers regarding products with excessive claims in accordance with the Consumer Protection Law. The conclusion of this study is that the use of false and exaggerated claims in skincare products, such as promises of instant results or statements without a strong scientific basis, is a practice that is very detrimental to consumers. This clearly violates the principles of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which requires business actors to provide accurate, clear, and honest information.