<![CDATA[ABSTRAK Kawasan pariwisata kuliner merupakan pusat penyebaran penyakit bawaan makanan, terutama disebabkan oleh kurangnya protokol keamanan pangan yang memadai. Meskipun telah diterapkan instruksi higiene dan sanitasi secara luas, perubahan perilaku di kalangan penjamah makanan masih terbatas. Penerapan warung makanan percontohan dengan manajemen higiene yang unggul dapat menjadi model untuk peningkatannya. Namun, aspek hukum dan perencanaan ruang dari inisiatif ini—terutama kepemilikan tanah, batas wilayah pesisir, dan perizinan masih sedikit dieksplorasi. Studi ini menganalisis aspek hukum dan regulasi dalam pendirian warung kuliner percontohan di zona pariwisata pesisir Yogyakarta. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) multisektoral dan analisis konten tematik menggunakan NVivo. Hasil analisis mengidentifikasi delapan tema utama: (1) Persetujuan bersyarat untuk pendirian warung kuliner; (2) Kompleksitas hukum dan perizinan; (3) Arsitektur; (4) Revitalisasi; (5) Identitas kuliner lokal dan sertifikasi halal; (6) Modal, ekonomi, dan promosi; (7) Kesehatan dan layanan; dan (8) Tantangan lingkungan. Kesuksesan warung percontohan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi dan kualitas layanan, tetapi juga pada perencanaan ruang yang jelas, kepastian hukum, regulasi yang adaptif, dan penerapan standar kesehatan dan kebersihan. Kerjasama institusional antara pemerintah pusat dan daerah, Keraton Ngayogyakarta, dan masyarakat lokal sangat penting untuk implementasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesehatan. Kata Kunci: Pariwisata Yogyakarta, warung kuliner percontohan]]>
