Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Evolution and Contemporary Relevance of Administrative Law in Modern Government Governance Hidayat, Aufial; Frinaldi, Aldri
Journal of Social Research Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v5i1.2926

Abstract

The development of modern governance demands fundamental reforms in State Administrative Law (HAN) to be able to respond to the dynamics of bureaucratic digitalization and demands for public accountability. This study aims to analyze the development and relevance of HAN in the context of modern governance based on the principles of good governance . The research method used is a qualitative normative through library research on legal literature, legislation, and previous research results indexed by SINTA and having a DOI. The results show that HAN is transforming from a traditional bureaucratic paradigm to a digital government system that is adaptive to technological innovation, while still maintaining the general principles of good governance (AUPB). HAN reform in Indonesia is increasingly relevant with the presence of regulations such as Law Number 30 of 2014 concerning State Administration which emphasizes legal certainty, protection of citizens' rights, and the administrative responsibilities of public officials. In a global context, the emergence of the New Public Analytics (NPA) paradigm demands a reinterpretation of the principles of legality and accountability, especially regarding the use of artificial intelligence in public decision-making. This study concludes that the relevance of HAN in the modern era of governance lies in its ability to integrate legal values with the principles of digital transparency, public participation, and protection of citizens' administrative rights.
Percepatan Transformasi Ekonomi Dalam Pembangunan Anggaran Infrastuktur Sosial Di Indonesia Hidayat, Aufial; Frinaldi, Aldri; Asnil, Asnil
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 1 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ceej.v7i1.9913

Abstract

Transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global dan domestik, pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara dengan memprioritaskan sektor infrastruktur untuk memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi kasus Proyek KPBU Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis di Sumatera Barat sebagai contoh penerapan pembiayaan kreatif berbasis kemitraan pemerintah dan badan usaha. Temuan menunjukkan bahwa belanja infrastruktur tahun 2024 diarahkan pada penyelesaian proyek strategis nasional, peningkatan efisiensi alokasi anggaran, serta perluasan pembiayaan non-APBN melalui skema KPBU guna mengurangi beban fiskal. Studi kasus Pelabuhan Teluk Tapang memperlihatkan bahwa integrasi pelabuhan dengan pusat pertumbuhan ekonomi regional dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka akses logistik baru, dan memperkuat rantai pasok kawasan barat Indonesia, meskipun masih dihadapkan pada kendala layanan dasar, energi, konektivitas, lahan, dan kesiapan TIK. Secara keseluruhan, percepatan pembangunan infrastruktur dapat memperkuat transformasi ekonomi nasional apabila ditopang tata kelola yang efisien, pembiayaan inovatif, perencanaan multisektor yang terintegrasi, serta dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan ekosistem pembangunan yang memadai.