<![CDATA[Penelitian ini mengkaji prosedur serta keabsahan perwalian anak yang diasuh oleh yayasan panti asuhan di Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perwalian anak dan mengaitkannya dengan praktik pengasuhan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak di panti asuhan pada umumnya dilakukan secara sederhana dan informal, yaitu hanya berdasarkan surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua atau keluarga tanpa melalui penetapan perwalian oleh pengadilan. Sebagian besar anak asuh berasal dari keluarga kurang mampu atau memiliki latar belakang keluarga yang tidak diketahui, sehingga pengasuhan dialihkan kepada panti asuhan tanpa prosedur hukum yang formal. Secara yuridis, yayasan panti asuhan yang mengasuh anak-anak tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai wali karena tidak adanya penetapan perwalian oleh pengadilan maupun penunjukan melalui wasiat orang tua. Meskipun kenyataannya yayasan telah menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan anak, namun kewenangan tersebut hanya bersifat sosial dan tidak dapat disamakan dengan perwalian dalam arti hukum. Kurangnya pemahaman pengurus yayasan terhadap mekanisme hukum perwalian turut menyebabkan tidak terpenuhinya aspek keabsahan perwalian anak. Maka dari itu, diperlukan langkah-langkah hukum melalui pengajuan permohonan penetapan perwalian ke pengadilan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
