<![CDATA[Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan menjadi fenomena global yang ditandai oleh melemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan tradisional yang bersifat hierarkis dan sentralistik dinilai tidak lagi mampu menjawab kompleksitas tuntutan tata kelola pendidikan di era keterbukaan informasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren kepemimpinan kolaboratif sebagai alternatif strategis dalam merespons krisis kepercayaan publik, dengan menelaah perubahan paradigma teoretis serta kontroversi praktik implementasinya di lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah buku akademik terbitan sepuluh tahun terakhir dan artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan kepemimpinan pendidikan, kolaborasi organisasi, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif menekankan distribusi otoritas, keterlibatan multipemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan berbasis dialog dan konsensus. Secara teoretis, model ini merepresentasikan pergeseran dari paradigma kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif yang lebih demokratis dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, implementasi kepemimpinan kolaboratif di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kontroversi, seperti resistensi budaya organisasi, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya kapasitas kepemimpinan partisipatif. Meskipun demikian, kepemimpinan kolaboratif memiliki potensi signifikan dalam membangun kembali kepercayaan publik melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kelembagaan. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kepemimpinan pendidikan serta menjadi rujukan konseptual bagi pengelola lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada kepercayaan publik]]>
