<![CDATA[Permasalahan keagrariaan merupakan persoalan sosial yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi, sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan terhadap sumber daya alam, khususnya tanah. Berbagai konflik dan sengketa agraria yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama belum sepenuhnya memperoleh penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum secara berkelanjutan. Upaya penyelesaian yang dilakukan cenderung bersifat sementara dan responsif terhadap perubahan sosial, tanpa didasarkan pada fondasi hukum dan konseptual yang kuat untuk menjawab tantangan di masa depan. Akibatnya, regulasi di bidang keagrariaan sering kali tidak mampu mengimbangi dinamika dan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, pendekatan dalam penyelesaian persoalan keagrariaan masih kurang memperhatikan dimensi perlindungan lingkungan hidup, sehingga berpotensi mengesampingkan keberlanjutan ekosistem. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penataan ulang kebijakan keagrariaan yang komprehensif dengan menempatkan perspektif lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah urgensi sinergi antara kebijakan keagrariaan dan prinsip perlindungan lingkungan hidup guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi kebijakan keagrariaan dan orientasi perlindungan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting dalam menciptakan tata kelola agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.]]>
