<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya dalam sektor pendidikan, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan DPRD dalam pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, yang menunjukkan bahwa pengawasan DPRD telah dilakukan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut antara lain adalah keterbatasan kapasitas teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran, kurangnya ketersediaan data dan laporan kinerja yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan, serta rendahnya pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh DPRD telah berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam peraturan DPRD Kabupaten Lombok Tengah No 1 tahun 2024 pada pasal 21 dan 22 tata tertib DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kabupaten Lombok Tengah sudah berjalan optimal serta harus tetap diperkuat melalui pelatihan, pemanfaatan tenaga ahli, serta digitalisasi data pengawasan untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. ]]>
