<![CDATA[(Institutional Analysis and Development in Subsidized Fertilizer Policy: A Study of RDKK Preparation in Bojonegoro Regency) Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Bojonegoro dengan fokus pada proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai tahap krusial dalam menentukan akurasi distribusi pupuk kepada petani. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan mengunakan Model Institutional Analysis and Development sebagai pisau analisi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat antusiasme tinggi dari petani terhadap program subsidi, proses penyusunan RDKK masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan administratif. Hambatan tersebut meliputi rendahnya tingkat pendidikan petani, usia lanjut, ketidaktahuan dalam pengisian formulir, serta keterbatasan jumlah penyuluh pertanian yang menyebabkan ketergantungan tinggi dan beban kerja berlebih. Selain itu, integrasi data kependudukan yang buruk antarinstansi menyebabkan banyak petani gagal terdaftar dalam sistem E-RDKK, sehingga tidak memperoleh alokasi pupuk bersubsidi. Ketimpangan data ini berimplikasi pada ketidaktepatan perencanaan dan alokasi pupuk, yang dapat memicu konflik sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan integrasi sistem E-RDKK, peningkatan jumlah penyuluh secara porposional dan peningkatan kapasitas petani. Abstract This study examines the implementation of the subsidized fertilizer policy in Bojonegoro Regency, with a particular focus on the preparation process of the Definitive Plan for Group Needs (RDKK) as a crucial stage in ensuring the accuracy of fertilizer distribution to farmers. Employing a qualitative approach, the research utilizes Institutional Analysis and Development as an analytical lens. The findings reveal that despite high enthusiasm among farmers for the subsidy program, the RDKK formulation process continues to face numerous structural and administrative challenges. These include low levels of education among farmers, advanced age, limited knowledge in completing required forms, and an insufficient number of agricultural extension officers, resulting in high dependency and excessive workloads. Furthermore, the poor integration of population data across government institutions has led to the exclusion of many eligible farmers from the E-RDKK system, preventing them from receiving subsidized fertilizer allocations. This data inconsistency undermines planning accuracy and allocation fairness, potentially triggering local-level social conflicts. Therefore, improvements are needed in the integration of the E-RDKK system, proportional increases in the number of agricultural extension officers, and capacity-building initiatives for farmers.]]>
