Ramadhan, Sandy Resa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Koherensi Pidana Minimum Khusus Bagi Pengedar Narkotika Dalam Rekodifikasi Sistem Hukum Pidana Nasional Ramadhan, Sandy Resa; Thamrun, John
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/dpw82b62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi hukuman minimum wajib bagi pelaku perdagangan narkotika dalam sistem peradilan pidana nasional, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peraturan dan implementasi kebijakan pemberantasan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan yuridis, yang melibatkan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Temuan menunjukkan bahwa penerapan hukuman minimum wajib terkait dengan sistem peradilan pidana nasional melalui interaksi antara Undang-Undang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan pelaksana, kerangka kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta kebijakan pemerintah daerah terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Keterkaitan ini menunjukkan sinkronisasi vertikal dan horizontal yang mendukung kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, pengaturan dan penerapan hukuman minimum wajib menunjukkan koherensi lintas regulasi; namun demikian, perubahan pada sistem penjatuhan hukuman nasional memerlukan harmonisasi dan klarifikasi norma-norma hukum untuk memastikan tercapainya tujuan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam praktik penegakan hukum pidana secara konsisten dan terukur.
Ratio Legis Menghapus Ancaman Pidana dengan Hukuman Minimum bagi Pengedar Narkotika Berdasarkan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional di Indonesia Ramadhan, Sandy Resa; Thamrun, John
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/ffzmp508

Abstract

This research is motivated by shifts in sentencing policy within the national criminal justice system, specifically regarding the regulation of mandatory minimum sentences for narcotics traffickers. Previously, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics established mandatory minimum sentences as a mechanism to ensure legal certainty, create a deterrent effect, and limit sentencing disparities. However, the enactment of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023) and Law Number 1 of 2026 concerning Criminal Sentence Adjustments has altered the framework for narcotics sentencing, including the abolition of mandatory minimum sentences. This study aims to analyze the *ratio legis* behind the abolition of mandatory minimum sentences for narcotics traffickers within the context of the codification of national criminal law in Indonesia. Employing a normative legal research method, the study utilizes statutory and conceptual approaches to qualitatively analyze primary and secondary legal materials. The findings indicate that the abolition of mandatory minimum sentences is part of a criminal law reform aimed at establishing a sentencing system that is more flexible, proportional, and justice-oriented, without eliminating criminal liability for narcotics traffickers. These changes reflect efforts to harmonize and recodify national criminal law.