Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pemahaman Masyarakat Terkait Objek, Subjek Dan Waktu Dalam Pengujian Undang-Undang Ke Mahkamah Konstitusi Fatemah Azara; Ananda Syakira Asikin; Maisyaroh Umdzatul Khoirot; Indah Mawar Mardhiyah; Sherly Lawalata; Adit Saputra
VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): VSJ | Veteran Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum terbentuk karena adanya sifat homo homini lupus (serigala teruntuk manusia lain) pada masa lampau. Sehingga adanya hal tersebut perlu dibentuk norma hukum untuk mencegah adanya sifat saling melukai satu sama lain. Di Indonesia sendiri menganut sistem civil law (kodifikasi), sehingga baik dari konstitusi maupun peraturan terendah dikodifikasikan. Meski telah dikodifikasikan dengan baik, banyak masyarakat yang ternyata masih belum memahami hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah, seperti Undang-Undang Mahakamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003. Undang-Undang tersebut memuat hal-hal fundamental seperti kewenangan, subjek, objek dan waktu pengujian. Karena minimnya pemahaman masyarakat akan subjek, objek, dan waktu pengujian, membuat penulis memutuskan untuk menelaah pemahaman masyarakat tersebut, dengan mengangkat  urgensi pemahaman masyarakat terhadap subjek, waktu, dan objek yang diujikan pada Mahkamah Konstitusi. Adapun bentuk kegiatan yang dipergunakan ialah sosialisasi diktatik secara sekunder (masyarakat umum) yakni sasaran sosialisasi tersebut ialah pengurus Unit Kegiatan Kerohanian Islam dari Universitas Ma’arif Hasyim Latief Sidoarjo. Bahwasannya hasil dari sosialisasi tersebut banyak masyarakat awam yang masih belum memahami akan topik tersebut, namun antusiasme dan rasa penasaran tergambar pada tanggapan yang mereka berikan. Di sisi lain tujuan adanya sosialisasi ini untuk membantu pengembangan wawasan terhadap masyarakat awam agar terciptanya melek hukum. Sehingga apabila terdapat peraturan yang bersimpangan dengan konstitusi, dapat mengajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (3), namun tidak dapat dimungkiri, terdapat beberapa cacat atau inkonstitusional pada hukum yang telah terbentuk, sehingga diperlukan uji konstitusi di dalamnya.
IMPLEMENTASI STRATEGI RE-BRANDING VISUAL TERHADAP KAMPUNG TEMATIK JAHIT “KABAYA” KELURAHAN RANGKAH Nabilah, Firyal; Muhammad Bhirawa Dwi Atma Citalada; Lutfi Hamidah; Vanza Satria Pringga Pratama; Mohammad Naufal Adityo; Kevin Ricky Pradana; Sherly Lawalata
ABIDUMASY Vol 7 No 1 (2026): ABIDUMASY : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Sewing Thematic Village in Rangkah Subdistrict faces challenges in market expansion due to the absence of a strong visual identity. Visual identity plays a crucial role in branding strategy and building brand awareness. This Community Service Program aims to assist the residents of the Sewing Thematic Village in designing and strengthening their visual identity and increasing public brand awareness. The method involved participatory discussions, logo and visual design, village profile video production, visual media installations, and the inauguration of the village’s name and logo. The results show increased awareness among residents regarding branding importance and the enhancement of brand assets through installed visuals in active tailor houses. This activity also helps establish the village’s image as a creative hub for sewing-based businesses. The outcomes are significant as a foundation for sustainable marketing strategies for local SMEs and demonstrate how community-based branding can enhance the competitiveness of thematic villages.