Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Syafriadi lubis
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Terhadap Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kenaikan Pangkat Berbasis Sasaran Kinerja Individ Syafriadi lubis
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dasar pembinaan karier, khususnya dalam proses kenaikan pangkat, sehingga harus menjamin kepastian hukum dan objektivitas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penilaian kinerja merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum terhadap status dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini bertujuan menganalisis konsepsi hukum administrasi negara dalam proses kenaikan pangkat PNS serta menelaah kepastian hukum Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai parameter penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan kenaikan pangkat PNS merupakan keputusan tata usaha negara yang keabsahannya bergantung pada pelaksanaan penilaian kinerja secara objektif, terukur, dan sesuai prosedur. Namun, dalam praktik, SKP masih sering diperlakukan sebagai formalitas administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan SKP sebagai parameter yuridis dalam menilai keabsahan keputusan kenaikan pangkat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan SKP berbasis kinerja substantif dan pengawasan penilaian kinerja guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak PNS
Kepastian Hukum Terhadap Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Kenaikan Pangkat Berbasis Sasaran Kinerja Individu Syafriadi lubis
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 3 (2025): Oktober Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dasar pembinaan karier, khususnya dalam proses kenaikan pangkat, sehingga harus menjamin kepastian hukum dan objektivitas. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penilaian kinerja merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum terhadap status dan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penelitian ini bertujuan menganalisis konsepsi hukum administrasi negara dalam proses kenaikan pangkat PNS serta menelaah kepastian hukum Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai parameter penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan kenaikan pangkat PNS merupakan keputusan tata usaha negara yang keabsahannya bergantung pada pelaksanaan penilaian kinerja secara objektif, terukur, dan sesuai prosedur. Namun, dalam praktik, SKP masih sering diperlakukan sebagai formalitas administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan kinerja substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan SKP sebagai parameter yuridis dalam menilai keabsahan keputusan kenaikan pangkat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penerapan SKP berbasis kinerja substantif dan pengawasan penilaian kinerja guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak PNS.
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION COMMUNICATION MITIGATION (ACEH TAMIANG CASE STUDY) Syafriadi Lubis; Sazali, Hasan; Ritonga, Hasnun Jauhari
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7111

Abstract

This study aims to analyze in-depth public perceptions and assessments of organizational communication mitigation in disaster management in Aceh Tamiang Regency, specifically regarding information clarity, speed of message delivery, inter-agency coordination, and the level of public trust in disaster information received. Furthermore, this study aims to identify and evaluate various communication media used in disaster mitigation, both conventional and information technology-based, and assess their effectiveness in improving preparedness, risk understanding, and community response to disasters. This study employed a case study approach, with documentation as the data collection technique. The researchers also employed domain analysis, and triangulation as a data validity check technique. The results indicate that the Regional Disaster Management Agency (BPBD) has implemented organizational communication mitigation in Aceh Tamiang Regency through the use of social media, specifically the Instagram account @bpbd_acehtamiang, as the primary channel for disseminating disaster information, from early warnings of extreme weather events and evacuation activities to post-tropical cyclone Sinyar data updates. However, the research findings also revealed significant limitations in the effectiveness of this communication mitigation, primarily due to the limited human resources of the BPBD, which are not commensurate with the population of Aceh Tamiang, weak cross-agency coordination, and the suboptimal use of other communication media such as TikTok and YouTube, which tend to be passive and ceremonial. Public perceptions indicated dissatisfaction with the speed of response and distribution of post-disaster aid, which was considered slow and fraught with image interests, as well as the lack of structural and non-structural mitigation efforts such as area-based early warning, environmental management, and forest rehabilitation. Overall, the results of this study confirm that the communication mitigation of the Aceh Tamiang BPBD organization has not been carried out in an integrated, sustainable, and community-oriented manner, thus requiring strengthening the communication system, increasing institutional capacity, and a more educational and participatory media strategy
Co-Authors Hasan Sazali Hasnun Jauhari Ritonga, Hasnun Jauhari