Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Sembiring , Malemna Sura Anabertha
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemberhentian tidak dengan Hormat Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Menunggu Proses Pengadilan Setijono, Hans Prayoga; Kantikha, I Made; Helvis; Sembiring , Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.552

Abstract

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana kerap dijatuhkan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik ini menimbulkan perdebatan yuridis dan etis karena berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip keadilan, meskipun di sisi lain Polri dituntut menjaga disiplin internal dan citra institusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur PTDH terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tanpa menunggu proses pengadilan serta menilai penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan literatur hukum administrasi. Analisis didasarkan pada teori kode etik, teori tindakan administrasi, dan teori keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTDH dapat dilaksanakan melalui mekanisme internal, seperti sidang kode etik profesi, tanpa menunggu putusan pengadilan, sepanjang didukung bukti yang cukup mengenai keterlibatan anggota dalam tindak pidana. Namun, penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila tidak disertai jaminan perlindungan hak anggota, khususnya hak pembelaan diri dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PTDH tanpa menunggu proses pengadilan hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan proporsional, dengan tetap menghormati prinsip keadilan dan hak asasi anggota.
Analisis Unsur Wanprestasi Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Cod Pada Toko Kopiink[ Sihotang, Timbul Harapan Nauli; Sembiring , Malemna Sura Anabertha; Makoni; Kantikha, I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i3.558

Abstract

Pencemaran limbah industri yang dilakukan oleh PT. TSA karena tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan, berdampak serius terhadap kualitas lingkungan hidup serta menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Tujuan penelitian ini untuk penegakan hukum PT.TSA yang telah melakakuan pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan limbah serta teori penegakan hukum. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, dan kajian doktrin hukum lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TSA terbukti bersalah melakukan pencemaran lingkungan, dengan putusan PN Cikarang menjatuhkan pidana denda, kewajiban remediasi limbah B3, pengurusan izin IPLC, dan optimalisasi IPAL. Penegakan hukum formal telah berjalan, tetapi sanksi relatif ringan dan belum optimal dalam memulihkan lingkungan serta mencegah pelanggaran berulang. Analisis berdasarkan teori Rahardjo dan Soekanto menunjukkan putusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan substantif dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PT. TSA telah berjalan prosedural, tetapi perlu pendekatan lebih komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, remediasi menyeluruh, serta partisipasi masyarakat.
Co-Authors Helvis, Helvis Kantikha, I Made Makoni Setijono, Hans Prayoga Sihotang, Timbul Harapan Nauli