Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi isu strategis dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai kebijakan berupaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh agar masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Pakis, Kota Surabaya, dengan menggunakan enam indikator implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari instansi terkait serta masyarakat setempat, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diimplementasikan dengan cukup baik melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan sumber daya teknis serta penguatan kolaborasi antarorganisasi pelaksana agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.