Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.734
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial JPSI (Journal of Public Sector Innovations) International Journal of Islamic Business and Management Review JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) International Journal of Law, Policy and Governance Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
AGUS PRASTYAWAN
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN KEDIRI Isbandono, Prasetyo; Prastyawan, Agus
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 3, No 1 (2018): November 2018
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.099 KB) | DOI: 10.26740/jpsi.v3n1.p35-39

Abstract

Geographically Indonesia is a meeting of four tectonic plates, namely the Asian Continent, the Australian Continent, the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The South and East parts have volcanic arc extending from Sumatra-Java Island-Nusa Tenggara-Sulawesi, in the form of volcanic mountains. These conditions?are potentially at the same time prone to disasters such as volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods and landslides. Data shows that Indonesia is one of the countries with high risk of earthquakes in the world, more than 10 times the risk of earthquakes in the United States (Arnold, 2014). According to the Chief?Executive of the East Java Regional Disaster Management Agency there are various disaster risks from earthquakes, tsunamis, landslides, floods, droughts, tornadoes, fires, volcanic eruptions (Sudarmawan, 2014). For this reason, it is necessary to improve disaster management, both regulations that are the legal basis and management of disaster management institutions in a more professional manner.
Analisis Pengelolaan Bandar Udara Dalam Melayani Masyarakat Dilihat Dari Perspektif “ Good Governance ” Prastyawan, Agus; Isbandono, Prasetyo; Noviyanti, Noviyanti; Lestari, Yuni; Utami, Dian Arlupi; Rosdiana, Weni; Gamaputra, Gading
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2175

Abstract

Setiap Pemerintahan Daerah pada umumnya menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakatnya. Bagi pemerintah Kota Malang tantangan tersebut adalah sumber keuangan yang terbatas, sumber daya manusia yang masihmembutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas, di sisi lain tuntutan masyarakat atas pelayanan serta tata kolola yang lebih baik (Good Governance) sejalan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspek yang kemudian bisa dijadikan beberapa rumusan masalah dalam pengelolaan badar udara Abdul Racman Saleh antara melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomer.63/KEP/M.PAN/7/2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan PublikBerdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan UPT bandara Abdul Rachman Saleh Malang dalam melayani masyarakatmenunjukkan: 1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan informasi yang diberikan bersifat sederhana dengan menggunakan alur permohonan informasi yang jelas. Para penumpang dan calon penumpang yang ingin mendapatkan informasi tanpa perlu melakukan proses yang panjang dan berbelit-belit karena untuk mendapat informasi pemohon akan mendapatkan langsung informasi yang dibutuhkan. 2. Kejelasan, Kejelasan yang diberikan dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepadapenumpang dan calon penumpang sudah cukup jelas ..3. Kepastian waktu, Disamping faktor cuaca, yang tidak kalah pentingnya adalah status bandara ini masih semi militer, sehingga apabila ada kepentingan mendadak berkaitan dengan kepentingan militer atau negara, fungsibendara secara komersiel berganti fungsi menjadi bandara militer. Dengan kedua kondisi tersebut, aspek kepastian waktu penerbangan komersiel dalam melayani masyarakat dapat terganggu.4. Akurasi, Kesesuaian informasi yang diberikan dengan cara merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh para penumpang maupun calon penumpang tentanginformasi yang mereka perlukan. 5. Keamanan, Untuk menjamin keamanan penumpang atau calon penumpang, dilakukan sceening . Sceening dilakukan sebelum memasuki wilayah bandara, dimana setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diperiksa terlebihdahulu saat melewati jaalan yang menuju bandara. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari TNI Angkatan Udara.. Hal tersebut dilakukan agar para penumpang tidak membawa alat alat yang berbahaya selama penerbangan yang dapat mengganngu atau membahayakan selamaperjalanan menuju daerah tujuan.6. Tanggungjawab, Selanjutnya tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan bandar udara Abdurachman Saleh dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayananyang diberikan kepada masyarakat. Jadi petugas juga harus bertanggungjawab apabila terjadi keluhan yang disampaikan oleh publik/penumpang. Keluhan yang sering muncul adalahjadwal penerbangan yang sering diundur/canceled oleh salah satu meskapai penerbangan swasta yang membuat penumpang merasa kecewa.7. Kelengkapan sarana dan prasarana,Tersedia juga beberapa gerai anjungan tunai mandiri (ATM) dan stand kuliner yang berjajar di serkitar tempat luar bandara. Untuk transpotasi dari dan ke bandaradisediakan Taxi bandara yang dikelola oleh Koperasi TNI Angkatan Udara sehingga penumpang lebih dimudahkan untuk menuju luar bandara ke alamat tujuan. Memasuki ruang tunggu terdapat dua orang petugas yang selalu siap memberikan ikformasi kepada calon penumpang atau keluarga yang menjemput penumpang tiba dari luar kota. Di ruang tunggutersedia displai papan pengumuman kedatangan dan keberangakatan pesawat, sehingga dengan mudah penumpang mengetahui jadwal kedatangan dan keberangkatan. Ruang tunggujuga disediakan AC (Air Condoitioner) yang membuat para penumpang merasa nyaman selama proses menunggu jadwal keberangkatan 8.Kemudahan akses,Informasi yang diperoleh dari beberapa calon penumpang atau penumpang yang masuk melalui bandaramengatakan bahwa aksesibilitas dari bandara Abdul Rachman Saleh ini sangat mudah dijangkaau.9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, Budaya kedisiplinan dan kesopanan diwujudkan dengan etika pegawai yang selalu menekankan pada budaya 3S saat melaksanakan pelayanan informasi. Sedangkan keramahan diwujudkan dari budaya interaksiyang baik dengan pemohon, jadi pemohon merasa nyaman dengan keramahan yang ditunjukkan oleh petugas bandara. 10. Kenyamanan, Kenyamanan yang diberikan oleh adalah menjaga lingkungan ruang pelayanan agar selalu dalam keadaan bersih, ruang juga dalamkeadaan nyaman karena difasilitasi pendingin ruangan. Namun untuk fasilitas seperti toilet dan tempat ibadah berletak terpisah. Saran yang bisa disampakan disini adalah : 1. Perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh UPT Bandara Abdul Rachman Saleh Malang terutama untuk meningkatkan animo masyarakat menggunakan bandara tersebut. 2. Meningkatkan kordinasi dengan bidang- bidang terkait untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. 3, Meningkatkan kordinasiinternal UPT Bandara Abdul Rachman Saleh sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan publik.
Analysis Of Service Quality Through The Visiting System For Inmates In Class II-B Prison In Gunungsitoli City Harefa, Yuslian; Prastyawan, Agus; Hajar, Siti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.1917-1927

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan terhadap sistem kunjungan warga binaan di Lapas Kelas II-B Kota Gunungsitoli. Kualitas pelayanan kunjungan bagi warga binaan merupakan aspek penting dalam pemasyarakatan yang berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka selama menjalani hukuman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas lapas, warga binaan dan keluarga binaan serta pengamatan langsung selama kegiatan kunjungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kunjungan yang terstruktur dan efisien belum mampu meningkatkan kepuasan warga binaan dan keluarganya, karena masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan  Lapas Kelas II-B Kota Gunungsitoli, terutama pada dimensi tangible (bukti fisik) dan daya tanggap petugas terhadap pemberian informasi bagi keluarga binaan. 
Women's Participation in Election in Jombang District Prastyawan, Agus; Lestari, Yuni; Dewi, Putri Aisyiah Rachma; Gamaputra, Gading; Mardliah, Sjafiatul
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) Vol 10 No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2397.418 KB) | DOI: 10.21070/jkmp.v10i1.1682

Abstract

The struggle of women to occupy public positions is not as easy as that of men. The totality of domestic and public roles that are carried out simultaneously by women leads to multiple roles that must be played. The strength of the patriarchal culture is also a measure of the inappropriateness of women in occupying public seats, especially in politics. This misunderstanding does not only come from men and society, even many women are not aware of the roles they carry out. So far, women's participation in politics appears more often as election participants or as voting members and not many women participate in the election organizing committee. The policy of affirming the 30% quota for women's representation is not only at the level of election participants, but also applies at the level of organizing elections, starting at the central level to local committees. This has been clearly stated in Law no. 7 of 2017 concerning General Elections. This article is the result of qualitative research using data collection techniques through documentation and interviews with the Jombang KPU commissioner team. Based on the results of the research, it was found that the data on the 2019 election results related to the implementation of the election obtained unsatisfactory results, especially related to the quota for representation of women election organizers. The condition of not fulfilling the quota took place both at the KPU commissioner level, the District Election Committee (PPK), and the Voting Committee (PPS). Meanwhile at the level of the Voting Organizing Group (KPPS) it is in the condition that the 30% quota for women's representation is fulfilled.
Analysis of the Implementation of the Kelurahan Bersinar Program in Depok City, West Java Province Susanti , Anna Maria; Prastyawan, Agus; Pangaribuan, Nurmala
International Journal of Law, Policy, and Governance Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v4i1.1102

Abstract

Describe and analyze the extent and extent of influence relationship between communication factors, resources, implementer attitudes, bureaucratic structure towards the implementation of Kelurahan Bersinar in Depok city. This research is a research using a quantitative approach using the explanatory survey method. The sample required is 400. The instruments in this study are questionnaires and interview guidelines. The method used in data analysis and hypothesis testing in this study is by using the Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS) method. The results of the study indicate thatcommunication, resources, disposition, and bureaucracy affect the implementation of the policy of implementing the Kelurahan Bersinar program in Depok. So that every program activity can run well and optimally, the village in Depok must pay attention to these four factors.
Analysis of Service Quality on Tax Service Satisfaction Octavianti, Sweeta; Prastyawan, Agus; Pangaribuan3, Nurmala
International Journal of Law, Policy, and Governance Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijlpg.v4i1.1135

Abstract

This study analyzes the quality of service towards tax service satisfaction. This study includes research using a quantitative approach with an explanatory survey method. The sample required is 40. The instruments in this study are questionnaires and interview guidelines. The method used in data analysis and hypothesis testing in this study is by using the Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS) method. The results of the study indicate that the quality of service provided by KPP Pratama Kebayoran Baru Satu is very good so that it is able to provide satisfaction for taxpayers who carry out tax administration at KPP Kebayoran Baru Satu. So that the service system that has been implemented continues to be maintained and even improved so that it is able to provide satisfaction for taxpayers.
Analysis of Implementation of the Livestock Control Policy Widodo, Widodo; Prastyawan, Agus; Daulay, Pardamean
International Journal of Islamic Business and Management Review Vol. 5 No. 2 (2025)
Publisher : Asosiasi Dosen Peneliti Ilmu Ekonomi dan Bisnis Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54099/ijibmr.v5i2.1611

Abstract

This research is a qualitative descriptive study that aims to analyze the implementation of the Mukomuko Regency Regulation No. 9 of 2019 concerning Livestock Control and obtain an overview of the factors that support and hinder the implementation of the policy using the Edward III model framework (1984). The variables studied consist of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out using observation methods, in-depth interviews and documentation. Data sources or key informants consist of the Head of Mukomuko City Sub-district, Satpol PP, Head of BMA (Customary Consultative Body), livestock owners, and the Mukomuko City Sub-district Community. Analysis uses the interactive model of Miles and Huberman (1992) and triangulation of sources and methods. This study found that communication factors regarding livestock control policies in Mukomuko District were relatively minimal. Policy dissemination tended to be formal and limited, leaving most livestock owners unaware of the livestock control policies, resulting in minimal understanding, awareness, and compliance with these policies. The lack of resource support, including the number of implementers, their competence, facilities, budget, and incentives, coupled with the implementers' failure to implement sanctions and enforce the law effectively, led to a tendency for the community to ignore the regulations, indicating a low commitment from implementers to implement the policies. Public misunderstanding of the policy, minimal socialization, limited support for resources, budget, facilities and incentives, weak commitment and minimal bureaucratic coordination coupled with public views on the culture of livestock management that impacts economic losses, security, and order further exacerbate the obstacles faced in the implementation of livestock control policies in Mukomuko District, Mukomuko Regency. Therefore, in order to ensure effective implementation, communication innovation and budget support, facilities and incentives as well as community involvement are needed.
Analysis Of Service Quality Through The Visiting System For Inmates In Class II-B Prison In Gunungsitoli City Harefa, Yuslian; Prastyawan, Agus; Hajar, Siti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan terhadap sistem kunjungan warga binaan di Lapas Kelas II-B Kota Gunungsitoli. Kualitas pelayanan kunjungan bagi warga binaan merupakan aspek penting dalam pemasyarakatan yang berkontribusi pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka selama menjalani hukuman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas lapas, warga binaan dan keluarga binaan serta pengamatan langsung selama kegiatan kunjungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kunjungan yang terstruktur dan efisien belum mampu meningkatkan kepuasan warga binaan dan keluarganya, karena masih belum optimalnya pelayanan yang diberikan  Lapas Kelas II-B Kota Gunungsitoli, terutama pada dimensi tangible (bukti fisik) dan daya tanggap petugas terhadap pemberian informasi bagi keluarga binaan.Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Kunjungan, Warga Binaan
Efektivitas Pelayanan Program Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo Syamsudin, Nurul Aulia; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Child Identity Card (KIA) Program service is one of the population programs for children aged 0-17 years that has been implemented since 2018 at the Population and Civil Registration Office of Ponorogo Regency. The difficulty of the community in taking care of making KIA and the lack of understanding of the use of KIA is still a challenge for Dispendukcapil employees. This study aims to describe and analyze the results of the effectiveness of the KIA Program services at the Dispendukcapil of Ponorogo Regency. The research method used is descriptive qualitative. The theory of effectiveness used is Duncann's theory, namely Goal Achievement, Integration, and Adaptation which includes seven sub-indicators, namely timeframe, objectives, legal basis, socialization process, procedures, capacity building, and facilities and infrastructure. The results of the study found that of the seven sub-indicators had been carried out well although there were still two sub-indicators that were still less than optimal. KIA program services have been carried out in accordance with the working hours of Dispendukcapil employees; the legal basis used is in accordance with Permendagri No. 2 of 2016; targets are given to children aged 0-17 years; socialization is carried out by cooperation agreements and going directly to the field using operational vehicles even though it is not yet comprehensive; procedures provided are in accordance with regulations; the ability of qualified and competent employees even though there are still a few employees; and adequate facilities and infrastructure.   
Pelayanan Pada Peminjaman Dan Pencairan Dana Melalui Program Kurnia (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri) Nirmala, Laylatul; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The government as a provider of public services is demanded for its ability to improve service quality, as well as set service standards. Based on the results of initial observations made by researchers in the field, several complaints were found from the public who submitted loan applications to the Kediri City Cooperative Office. So for this reason the purpose of this study is to describe the application of services as well as the inhibiting factors and supporting factors of services in lending and disbursement of funds through the gift program at the Kediri City Cooperative Service. This study uses a qualitative method. Service measurement refers to Law no. 25 of 2009 article 4. The results of the study show that the Kurnia program can be said to have only 7 principles that have been implemented properly by officers, the remaining 5 principles have not been implemented properly by officers, namely the principle of professionalism, the principle of discriminatory, the principle of openness, the principle of facilities for vulnerable and disabled groups and timeliness principle. The inhibiting factor for services in the Kurnia program is the lack of awareness of officers in providing services in accordance with the SOP so that tasks cannot be completed on time. skills of officers in providing services and adequate facilities and infrastructure.  Keywords: Service, Kurnia Program, UMTK Cooperative Service
Co-Authors Allifiyah, Rhizma Ananda Chotibul Umam, Chotibul Umam Dega Wahyu Dewi, Putri Aisyiah Rachma DIAN ARLUPI UTAMI Dwi Rizqita Zakiya Gading Gamaputra Haka, Aisyah Hasna Harefa, Yuslian Kurniawati, Mega Mardliah, Sjafiatul Marrisca, Secyllia Nirmala, Laylatul Noviyanti Noviyanti, Noviyanti Nur Anesta, Nadiva Nurmala Pangaribuan Octavianti, Sweeta Pangaribuan3, Nurmala Pardamean Daulay Permatasari, Galuh Prasetyo Isbandono Putri Ayu, Gusti Hanum Riadhus Sholikhah, Elma Safitri, Halizatus Salsabila Putri Jelita Silvia, Yolanda Tatyana Siti Hajar Siti Lutfianingrum Susanti , Anna Maria Syamsudin, Nurul Aulia Syauqi, M. Zidan WENI ROSDIANA Widodo Widodo Yanti Nabilla, Clarizah Rizki Yuni Lestari Zahra Pri, Pambayun