Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Tipologi dan Klasifikasi Perangkat Daerah: Analisis Struktur dan Fungsinya dalam Tata Pemerintahan Daerah Sri Yulianty Mozin; Siti Nurcahyati Abdussamad; Sabrina Meamogu
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1365

Abstract

This article examines the typology and classification of regional government apparatus in Indonesia by analyzing their structure and functions within local governance. The study draws on recent theoretical literature (2020–2025) and legal frameworks to map how different types of regional apparatus such as executive agencies (“dinas”), supporting agencies (“badan daerah”), secretariat, inspectorate, and territorial units are organized and classified. Using a normative-juridical and conceptual approach, the paper reviews relevant laws, regulations, and academic studies to identify patterns of structural typology and functional differentiation within local governments. The findings reveal that many local governments still apply structural-heavy models rather than functionally tailored organizations, leading to excessive bureaucracy and inefficiency. The analysis suggests that a clearer classification aligned with functional roles can improve governance effectiveness and administrative efficiency. The article concludes by recommending that local governments re-evaluate their organizational structures to better reflect the functional needs of governance, rather than merely replicate structural models.                                                               
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Butukan Kec Bokat Kab Buol: Quality of Public Services at the Butukan Village Office, Bokat District, Buol Regency Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9532

Abstract

Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan menggunakan model SERVQUAL serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara daring yang dilakukan melalui whatsapp call. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berada pada kategori cukup baik, terutama pada aspek responsiveness dan empathy, didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan jaringan internet yang stabil. Namun, kendala seperti pemadaman listrik, gangguan teknis, dan keterbatasan penggunaan teknologi masih memengaruhi konsistensi reliability pelayanan. Faktor SDM, SOP, fasilitas, serta regulasi dan pengawasan internal terbukti berpengaruh terhadap kualitas layanan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan akuntabel.
Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara: The Role of Community Participation in Development Implementation In Ibarat Village, Anggrek District, North Gorontalo Regency Sri Yulianty Mozin; Siti Nurcahyati Abdussamad
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci untuk memastikan pembangunan desa berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ibarat terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan melalui Musrenbangdes, pelaksanaan melalui kegiatan gotong royong, hingga pengawasan program desa. Keterlibatan tersebut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Pembangunan fisik yang telah terealisasi meliputi Penerangan Jalan Umum (PJU), jamban sehat, sumur gali, serta sanggar seni. Adapun pembangunan nonfisik mencakup program ketahanan pangan, kesehatan, penguatan BUMDes, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Meskipun demikian, beberapa kendala teknis seperti anggaran terbatas, kondisi cuaca, dan sarana peralatan masih menjadi tantangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa serta memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo: Public Participation in Local Government Decision-Making: A Case Study in Gorontalo Regency Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9547

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pemerintahan demokratis, terutama dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, bentuk keterlibatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder, meliputi dokumen resmi pemerintah, laporan BPS Kabupaten Gorontalo, dan literatur ilmiah terbaru. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat sedang, dengan rata-rata kehadiran forum musyawarah desa sekitar 60 persen. Partisipasi mayoritas terjadi melalui forum musyawarah dan pengawasan proyek, sementara e-participation masih rendah. Faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi akses informasi, literasi politik masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta persepsi warga terhadap efektivitas aspirasi mereka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi politik dan digital masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Huntulohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo): Community Participation in Village Development (Study in Huntulohulawa Village, Bongomeme District, Gorontalo Regency) Sri Yulianty Mozin; Siti Nurcahyati Abdussamad; Ainun Marsyida Komendangi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9549

Abstract

Pembangunan desa yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, tingkat, serta faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Huntulohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih tergolong terbatas dan cenderung bersifat konsultatif, sementara pada tahap pelaksanaan partisipasi masyarakat relatif tinggi melalui kegiatan gotong royong dan keterlibatan langsung dalam pembangunan fisik. Pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat masih bersifat informal dan belum terorganisasi secara sistematis. Faktor pendorong partisipasi meliputi kuatnya budaya gotong royong, kepemimpinan desa yang terbuka, serta adanya program pemberdayaan dan digitalisasi desa. Adapun faktor penghambatnya antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembangunan desa, keterbatasan waktu akibat aktivitas ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan melalui penguatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, serta optimalisasi peran seluruh kelompok sosial guna mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkeadilan.
PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Sri Yulianti Mozin; Siti Nurcahyati Abdussamad; Saputra, I Nyoman Ade
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3316

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak berbagai literatur nasional dan internasional dianalisis berdasarkan tiga kerangka teori utama, yaitu Good Governance, Agency Theory, dan New Public Management (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berintegritas. Good Governance menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai fondasi tata kelola publik, Agency Theory menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas mengurangi asimetri informasi dan moral hazard antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan NPM menunjukkan bahwa inovasi manajerial dan digitalisasi memperkuat kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi ketiga teori tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI KELURAHAN MOLOSIPAT W KOTA BARAT Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin; Ismail, Nur Annisa
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital di Kelurahan Molosipat W Kota Barat melalui implementasi sistem informasi pelayanan SI-MOLOSIPAT.W. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur terkait pelayanan publik, e-government, dan konsep kelurahan, serta dokumen pelaksanaan program digitalisasi di Kelurahan Molosipat W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SI-MOLOSIPAT.W memberikan perubahan signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, ditandai dengan adanya pengajuan surat secara daring, tanda tangan digital, notifikasi real-time, serta peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat. Analisis menggunakan lima indikator SERVQUAL menunjukkan bahwa aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy mengalami peningkatan melalui penyediaan infrastruktur digital, sistem layanan yang lebih akurat, respon petugas yang lebih cepat, keamanan layanan berbasis SSL/TLS, serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur TI, sosialisasi berkelanjutan, evaluasi layanan, dan kolaborasi lintas-instansi merupakan kunci keberhasilan transformasi digital di tingkat kelurahan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pelayanan digital dapat mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif.
TRANSFORMASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL DI PROVINSI GORONTALO Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin; Refais Andrean Korompo
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3327

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi media sosial dimanfaatkan sebagai alat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan berbasis digital di Provinsi Gorontalo serta mengidentifikasi bentuk partisipasi publik berdasarkan lima indikator partisipasi masyarakat menurut Oakley (1991), yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran dan aksi, motivasi, serta tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis konten akun media sosial resmi pemerintah, dan observasi daring terhadap interaksi pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mendorong partisipasi publik, khususnya sebagai kanal pelaporan masalah, penyampaian aspirasi, dukungan terhadap program pemerintah, serta penyebaran informasi publik. Namun demikian, partisipasi yang terbentuk masih didominasi pada level konsultatif dan informatif, dengan keterlibatan masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengelolaan media sosial dan peningkatan literasi digital guna mendorong partisipasi publik yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan dalam pemerintahan berbasis digital.