Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Journal of Governance and Public Administration Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Sri Yulianti Mozin
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
POLICY IMPLEMENTATION OF THE FIVE-DAY WORK PROGRAM (LKH) CASE STUDY AT SMP NEGERI 1 PAGUYAMAN YANTI KADIR ULITOTO; Zuchri Abdussamad; Sri Yulianti Mozin
Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Vol. 9 No. 3 (2021): Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis (JIMB)
Publisher : LP2M Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.955 KB)

Abstract

The purpose of the research is: 1) To find out and analyze the policy implementation of the five-day work program at SMP Negeri 1 Paguyaman, based on planning, implementation, and evaluation; 2) To find out and analyze the supporting factors; 3) To find out and analyze the inhibiting factors for the implementation of the five-day work program (LHK) at SMP Negeri 1 Paguyaman. This research used a qualitative approach and two types of research data, namely primary data and secondary data. The results showed that the supporting factors for the implementation of the Five Working Days Program (LHK) at SMP Negeri 1 Paguyaman were communication, resources (in this case human resources and infrastructure), disposition, and bureaucratic structure. With these supporting factors, this five-day work program (LHK) can be implemented. Although this program has been implemented, there are several deficiencies in each of the supporting factors, so that, it becomes an obstacle in the implementation of the Five-Days Work Program (LHK) at SMP Negeri 1 Paguyaman.
Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Pelayanan Publik Sri Yulianti Mozin; Nia Rahmadani Bangko; Ni Ketut Juliawati
Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/kajian.v2i2.277

Abstract

This study examines the scope and legal basis of public services in Indonesia, focusing on the implementation of Law No. 25 of 2009 on Public Services. The research employs a normative juridical method with qualitative analysis. Findings indicate that despite the existence of comprehensive legal frameworks, challenges persist in the effective delivery of public services, including issues related to transparency, accountability, and adherence to service standards. The study underscores the necessity for continuous legal and institutional reforms to enhance public service quality.
Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: The Role of State Administrative Law in Eradicating Corruption in Indonesia Sri Yulianti Mozin; Alexander H. Badjuka; Zahra Aulia Ahmad; Nurul Al-Maghfirah Putri Usuli; Muhammad Fajri Sulhandi; Muhammad Fikra R.Djafar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 11: November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9295

Abstract

Korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan, menerima sogokan, dan sebagainya. Korupsi telah menyebar ke semua tingkat kekuasaan, dari eksekutif hingga legislatif dan yudikatif, dari tingkat pusat hingga desa. Jumlah dan kualitasnya juga meningkat seiring dengan peningkatan demokrasi Indonesia. Namun, hukum administrasi negara dapat didefinisikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan pelaksanaan, pembinaan kegiatan, penciptaan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan publik, analisis kegiatan, keputusan perimbangan dan penyajian, pertimbangan kebijakan, dan sebagai pekerjaan individu dan kelompok dalam menghasilkan barang publik dan jasa. Selain itu, hukum administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai arena untuk pekerjaan akademis dan teoritis dalam pemerintahan negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deduksi. Pada akhir pembahasan, masalah hukum tentang peran hukum Administrasi Negara dalam pemberantasan korupsi akan dijawab.
Penerapan E-Government dalam Tata Kelola Kearsipan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Syahran Lamusu; Ismet Sulila; Sri Yulianti Mozin
Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 4 (2025): November : Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/studi.v2i4.753

Abstract

This study explores the implementation of e-Government within the context of Bawaslu (Election Supervisory Agency) and its impact on governance and public trust. The results reveal that, from the support aspect, the success of e-Government implementation is largely driven by the commitment of leadership, which provides essential policies, human resources (HR) training, and technological facilities. However, challenges remain in terms of limited infrastructure and budget constraints at the district and city levels. Regarding the capacity aspect, Bawaslu already possesses competent HR, particularly among the younger generation, and adequate infrastructure. Nevertheless, there is still a need for improvement in the distribution of employee capabilities through continuous training and mentoring. Lastly, from the value perspective, e-Government has proven to deliver tangible benefits, such as increased efficiency, transparency, accountability, and an enhanced public trust in the institution. However, further efforts are required in areas such as system socialization, maintenance, and data security to maximize these benefits. This research highlights the importance of continuous development in both human and technological resources to ensure the optimal success of e-Government initiatives in enhancing governance and service delivery.
Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Butukan Kec Bokat Kab Buol: Quality of Public Services at the Butukan Village Office, Bokat District, Buol Regency Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9532

Abstract

Penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Butukan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dengan menggunakan model SERVQUAL serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhinya. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara daring yang dilakukan melalui whatsapp call. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan berada pada kategori cukup baik, terutama pada aspek responsiveness dan empathy, didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan jaringan internet yang stabil. Namun, kendala seperti pemadaman listrik, gangguan teknis, dan keterbatasan penggunaan teknologi masih memengaruhi konsistensi reliability pelayanan. Faktor SDM, SOP, fasilitas, serta regulasi dan pengawasan internal terbukti berpengaruh terhadap kualitas layanan. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan digitalisasi untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan akuntabel.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Gorontalo: Public Participation in Local Government Decision-Making: A Case Study in Gorontalo Regency Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9547

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pemerintahan demokratis, terutama dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, bentuk keterlibatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder, meliputi dokumen resmi pemerintah, laporan BPS Kabupaten Gorontalo, dan literatur ilmiah terbaru. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis konten, sehingga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat sedang, dengan rata-rata kehadiran forum musyawarah desa sekitar 60 persen. Partisipasi mayoritas terjadi melalui forum musyawarah dan pengawasan proyek, sementara e-participation masih rendah. Faktor yang memengaruhi partisipasi meliputi akses informasi, literasi politik masyarakat, kapasitas aparatur desa, serta persepsi warga terhadap efektivitas aspirasi mereka. Penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi politik dan digital masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.
PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TINJAUAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Sri Yulianti Mozin; Siti Nurcahyati Abdussamad; Saputra, I Nyoman Ade
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3316

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Sebanyak berbagai literatur nasional dan internasional dianalisis berdasarkan tiga kerangka teori utama, yaitu Good Governance, Agency Theory, dan New Public Management (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berintegritas. Good Governance menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai fondasi tata kelola publik, Agency Theory menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas mengurangi asimetri informasi dan moral hazard antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan NPM menunjukkan bahwa inovasi manajerial dan digitalisasi memperkuat kinerja keuangan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi ketiga teori tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan APBD, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN BERBASIS DIGITAL DI KELURAHAN MOLOSIPAT W KOTA BARAT Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin; Ismail, Nur Annisa
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3324

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital di Kelurahan Molosipat W Kota Barat melalui implementasi sistem informasi pelayanan SI-MOLOSIPAT.W. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur terkait pelayanan publik, e-government, dan konsep kelurahan, serta dokumen pelaksanaan program digitalisasi di Kelurahan Molosipat W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SI-MOLOSIPAT.W memberikan perubahan signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, ditandai dengan adanya pengajuan surat secara daring, tanda tangan digital, notifikasi real-time, serta peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat. Analisis menggunakan lima indikator SERVQUAL menunjukkan bahwa aspek tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy mengalami peningkatan melalui penyediaan infrastruktur digital, sistem layanan yang lebih akurat, respon petugas yang lebih cepat, keamanan layanan berbasis SSL/TLS, serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan infrastruktur TI, sosialisasi berkelanjutan, evaluasi layanan, dan kolaborasi lintas-instansi merupakan kunci keberhasilan transformasi digital di tingkat kelurahan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pelayanan digital dapat mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan responsif.
TRANSFORMASI MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN BERBASIS DIGITAL DI PROVINSI GORONTALO Siti Nurcahyati Abdussamad; Sri Yulianti Mozin; Refais Andrean Korompo
Journal of Governance and Public Administration Vol. 3 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v3i1.3327

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi media sosial dimanfaatkan sebagai alat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan berbasis digital di Provinsi Gorontalo serta mengidentifikasi bentuk partisipasi publik berdasarkan lima indikator partisipasi masyarakat menurut Oakley (1991), yaitu kontribusi, pengorganisasian, peran dan aksi, motivasi, serta tanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis konten akun media sosial resmi pemerintah, dan observasi daring terhadap interaksi pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam mendorong partisipasi publik, khususnya sebagai kanal pelaporan masalah, penyampaian aspirasi, dukungan terhadap program pemerintah, serta penyebaran informasi publik. Namun demikian, partisipasi yang terbentuk masih didominasi pada level konsultatif dan informatif, dengan keterlibatan masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pengelolaan media sosial dan peningkatan literasi digital guna mendorong partisipasi publik yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan dalam pemerintahan berbasis digital.
Co-Authors Alexander H. Badjuka Ismail, Nur Annisa Ismet Sulila Muhammad Fajri Sulhandi Muhammad Fikra R.Djafar Ni Ketut Juliawati Nia Rahmadani Bangko Nurul Al-Maghfirah Putri Usuli Refais Andrean Korompo Saputra, I Nyoman Ade Siti Nurcahyati Abdussamad Syahran Lamusu YANTI KADIR ULITOTO Zahra Aulia Ahmad Zuchri Abdussamad