<![CDATA[Pemenuhan hak narapidana atas pangan merupakan elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan, mengingat pembatasan kebebasan melalui pemidanaan hanya dimaksudkan untuk membatasi pergerakan, tanpa menghapus hak-hak asasi lainnya yang melekat pada manusia. Artikel ini mengkaji pemenuhan hak narapidana atas pangan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dari perspektif United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) serta menilai kesesuaiannya dengan kerangka hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hukum internasional, serta memanfaatkan instrumen hak asasi manusia internasional, peraturan perundang-undangan nasional, dan literatur hukum yang relevan. Analisis menunjukkan bahwa hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, secara formal telah mengakui hak narapidana atas pangan yang layak sebagai bagian dari perlakuan manusiawi. Namun, jika ditinjau berdasarkan Nelson Mandela Rules, terdapat kesenjangan normatif yang signifikan, terutama terkait kualitas dan standar gizi pangan, integrasi penyediaan pangan dengan layanan kesehatan, penerapan prinsip martabat manusia (human dignity) dan non-diskriminasi, serta ketiadaan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Studi ini berargumen bahwa kesenjangan tersebut mencerminkan perbedaan paradigma yang lebih luas antara pendekatan administratif dalam penyediaan pangan dan pendekatan berbasis hak yang berlandaskan pada martabat manusia. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi nasional dengan Nelson Mandela Rules menjadi penting untuk memastikan bahwa pemenuhan hak narapidana atas pangan dapat diwujudkan sebagai kewajiban hak asasi manusia substantif dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.]]>
