<![CDATA[Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Tujuan pertama agar memahami dan menganalisis kekosongan aturan mengenai Perwalian calon Prajurit TNI yang telah dewasa. Tujuan kedua adalah meneliti urgensi adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dari perspektif Kepastian Hukum. Sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ialahpeneilitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data pada riset ini ialah studi kepustakaan. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Perolehan riset dan pembahasan memperlihatkan bahwasannya terdapat kekosongan aturan mengenai Perwalian bagi anak yang telah dewasa. Permintaan Penetapan Perwalian ini jadi suatu persyaratan yang wajib terpenuhi pada pendaftaran calon Prajurit TNI sesuai SKEP Panglima TNI nomor 57/II/2003. Aturan yang mengatur mengenai perwalian diperuntukkan untuk perwalian anak, bukan perwalian bagi orang dewasa. Kesimpulan penelitian adalah kekosongan aturan ini mengakibatkan adanya 2 kewenangan absolut yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri karena pada prakteknya Perwalian untuk pendaftaran calon Prajurit TNI tetap dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung perlu diluncurkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Perwalian bagi orang dewasaa agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menciptakan keseragaman dalam proses penyelesaian perkara.]]>
