<![CDATA[Politik anggaran memiliki posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena menyangkut pengelolaan keuangan negara serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Akan tetapi, praktik politik anggaran sering menghadapi kendala, seperti dominasi eksekutif, tarik-menarik kepentingan legislatif, dan lemahnya prinsip checks and balances. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktik politik anggaran. Fokus penelitian diarahkan pada pembatasan kewenangan teknis DPR, kewajiban negara dalam memenuhi alokasi anggaran pendidikan, serta perubahan pola perundingan politik. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis putusan MK, antara lain Putusan No. 35/PUU-XI/2013 dan Putusan No. 011/PUU-III/2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK berimplikasi signifikan, khususnya dalam mempertegas pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif, memperkuat kewajiban negara terhadap hak-hak konstitusional warga, serta mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, MK juga memperkuat prinsip checks and balances dalam hubungan antarlembaga negara maupun antara negara dengan warga negara. Namun, masih terdapat tantangan berupa risiko judicialisasi politik anggaran dan keterbatasan dalam implementasi putusan. Kesimpulannya, MK tidak hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga akuntabilitas politik anggaran di Indonesia.]]>
