<![CDATA[This study aims to analyze grammatical ambiguities found in the 2026 Draft State Budget Law (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RUU APBN), which is part of the 2026 National Legislation Programme (Prolegnas). The clarity of legal language plays a crucial role in public policy formulation, as syntactic inaccuracies may lead to semantic confusion and open the possibility for multiple interpretations of policy intent. Using a descriptive qualitative approach and grammatical analysis methods, this study examines sentences within the 2026 Draft State Budget Law that demonstrate potential ambiguity. The analysis focuses on decomposing syntactic structures and classifying types of ambiguity according to their grammatical characteristics. The results indicate that grammatical ambiguities in the 2026 Draft State Budget Law fall into two major categories: referential ambiguity and structural ambiguity. Referential ambiguity arises from unclear referents or indeterminate meanings of sentence elements, whereas structural ambiguity results from imprecise syntactic arrangements that allow for more than one possible interpretation. These ambiguities may lead to differing understandings of policy content and the intended legal norms of the legislators. Therefore, this study highlights the importance of accuracy and consistency in the drafting of governmental legal language, especially in fiscal policy documents, to ensure that policy meanings are communicated explicitly, avoid multiple interpretations, and support both legal certainty and effective policy implementation. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambiguitas gramatikal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2026 yang menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Kejelasan bahasa hukum memegang peranan penting dalam perumusan kebijakan publik, sebab ketidaktepatan struktur sintaksis dapat menimbulkan kerancuan makna dan membuka peluang penafsiran ganda terhadap maksud kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis gramatikal. Data yang dianalisis berupa kalimat-kalimat dalam naskah RUU APBN 2026 yang menunjukkan potensi ambiguitas. Analisis difokuskan pada penguraian unsur sintaksis serta pengelompokan jenis ambiguitas berdasarkan karakteristik gramatikalnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas gramatikal dalam naskah RUU APBN 2026 terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu ambiguitas referensial dan ambiguitas struktural. Ambiguitas referensial muncul akibat ketidakjelasan acuan atau penentuan makna unsur kalimat, sedangkan ambiguitas struktural timbul karena penyusunan unsur kalimat yang tidak tegas sehingga memungkinkan lebih dari satu interpretasi. Ambiguitas tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap isi kebijakan dan arah norma hukum yang dimaksudkan pembuat undang-undang. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam penyusunan bahasa hukum pemerintah di masa yang akan datang, khususnya dalam dokumen kebijakan fiskal, agar makna kebijakan dapat disampaikan secara eksplisit, tidak menimbulkan multitafsir, serta mendukung kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah.]]>
