<![CDATA[Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen dan gaya kepemimpinan (otoriter, demokratis, dan laissez-faire) terhadap kinerja birokrasi pemerintah desa di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, baik secara parsial maupun simultan. Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling terhadap 70 perangkat desa dari 8 desa terpilih di Kecamatan Turi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert 5 poin. Analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linier berganda dengan uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R²). Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, manajemen dan ketiga gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja birokrasi dengan kontribusi sebesar 34,6%. Secara parsial, semua variabel berpengaruh signifikan namun dengan arah yang berbeda: gaya kepemimpinan demokratis dan laissez-faire berpengaruh positif dan signifikan, sementara manajemen dan gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh negatif dan signifikan. Temuan unik ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen dan kontrol otoriter cenderung intensif sebagai respons korektif saat kinerja menurun, dan melemah ketika kinerja membaik. Keterbatasan penelitian – Penelitian ini terbatas pada satu kecamatan sehingga generalisasi temuan terbatas. Penggunaan metode kuantitatif berpotensi mengandung bias persepsi responden. Penelitian bersifat cross-sectional dan belum mencakup variabel-variabel lain seperti motivasi kerja, budaya organisasi, dan dukungan teknologi yang diduga berkontribusi terhadap 65,4% faktor penentu kinerja yang belum terjelaskan dalam model. Implikasi – Pemerintah desa perlu mengembangkan kepemimpinan partisipatif melalui pelatihan gaya demokratis, memberikan otonomi yang lebih besar kepada perangkat desa dengan penguatan akuntabilitas, mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis digital yang transparan, serta mengurangi penerapan gaya kepemimpinan otoriter kecuali dalam situasi darurat. Pemerintah daerah disarankan menyusun pedoman kepemimpinan desa yang adaptif dan mengintegrasikan indikator kepemimpinan dalam sistem evaluasi kinerja sebagai bagian dari tata kelola yang baik.]]>
