<![CDATA[Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan arah pembangunan dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta menilai implementasi prinsip good governance dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, serta KUA-PPAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dokumen perencanaan dan penganggaran di Jawa Tengah telah disusun sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan dan mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan sejumlah kelemahan, khususnya dalam konsistensi indikator kinerja, keterkaitan antara sasaran jangka panjang dan prioritas tahunan, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, kualitas partisipasi publik dan koordinasi lintas perangkat daerah belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, penerapan good governance dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Jawa Tengah masih bersifat formal-administratif dan memerlukan penguatan secara substantif agar mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.]]>
