Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Sistem Rekrutmen Non-ASN Berbasis Region-Lock di Kelurahan Pungkur Dengan Pendekatan OECD-DAC Hutama, Ferdian Al Ghifari Ganda; Fauzi, Dzaki Alwan; Ukasyah, Holis; Fatta, Fawwaz Indra; Felisa, Nayla Bunga Safa; Syamila, Nayla Nur
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 3, No 10 (2025): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17799629

Abstract

The limited number of state apparatus at the regional level has encouraged the government to employ non-civil personnel through various recruitment mechanisms. In Pungkur Subdistrict, the implementation of a region-lock–based recruitment system has become the main strategy to meet service needs while reducing local unemployment. However, this policy does not fully align with the principles of human resource governance based on a merit system. This study aims to evaluate the recruitment and placement policy for non-civil personnel in Pungkur Subdistrict using the OECD-DAC framework, which includes relevance, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability. This research employs a descriptive qualitative method through in-depth interviews and observations involving informants at policy, implementation, and beneficiary levels. The findings show that the region-lock system has strong social relevance because it prioritizes local residents and increases employment access through easily accessible information distribution mechanisms. The policy’s effectiveness is reflected in the creation of a harmonious work environment, rapid employee adaptation, and strong community acceptance. In terms of efficiency, the recruitment process is simple and low-cost, although it is not yet supported by adequate competency standards. The policy generates positive impacts on reducing unemployment and strengthening social relations, but it has not significantly improved service quality. The sustainability of the policy is relatively stable due to its long-standing application and easy implementation, though it still faces limitations in professionalism, performance evaluation, and capacity development.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH: ANALISIS DOKUMEN RPJMD HINGGA PPAS JAWA TENGAH Babil Yasar, Muhammad Miftah; Felisa, Nayla Bunga Safa; Budiman, Selvina Intan; Trisakti, Fadjar
Jurnal Suara Politik Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Desember 2025
Publisher : FISIPOL UM Sumbar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/jsp.v4i2.7538

Abstract

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menentukan arah pembangunan dan efektivitas penggunaan sumber daya publik. Keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan prinsip good governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta menilai implementasi prinsip good governance dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, serta KUA-PPAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dokumen perencanaan dan penganggaran di Jawa Tengah telah disusun sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan dan mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Namun, pada tataran implementasi masih ditemukan sejumlah kelemahan, khususnya dalam konsistensi indikator kinerja, keterkaitan antara sasaran jangka panjang dan prioritas tahunan, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, kualitas partisipasi publik dan koordinasi lintas perangkat daerah belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, penerapan good governance dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Jawa Tengah masih bersifat formal-administratif dan memerlukan penguatan secara substantif agar mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah.