<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan obat bagi keluarga penderita Tuberculosis (TB) di Kabupaten Kampar, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis dan Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberculosis sebagai dasar hukum utama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yang berfokus pada studi lapangan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam konteks nyata. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti tenaga kesehatan, keluarga penderita TB, dan pemangku kebijakan di Kabupaten Kampar, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di tingkat pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berupaya menyediakan obat-obatan sesuai petunjuk teknis, terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya tenaga kesehatan terlatih dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengobatan ILTB. Studi ini juga mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil, termasuk peningkatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, serta optimalisasi sistem distribusi obat untuk menjamin aksesibilitas bagi keluarga penderita TB. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi Tuberculosis secara efektif di Kabupaten Kampar.]]>
