Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.558
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Yustitia Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Eksekusi : Journal Of Law TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Kesehatan Tambusai Devotion: Journal of Research and Community Service Collegium Studiosum Journal Journal of Community Health Provision Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Kajian Ilmu Hukum Journal of Social Science and Education Research NuCSJo : Nusantara Community Service Journal PESHUM
Triana, Yeni
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Property Principles For MSMe Business Actors In Sail District, Pekanbaru City Triana, Yeni; Nathassa Winstar, Yelia
Devotion : Journal of Community Service Vol. 3 No. 3 (2022): Devotion : Journal of Community Service
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/dev.v3i3.114

Abstract

The purpose of this community service is to analyze the understanding of business actors on the principle of propriety in running their business. In the Tugu Keris MSMe business group in Sail District, Pekanbaru City, in terms of the legal consequences that arise, they do not implement the principle of propriety in the perspective of business law. The output target is to increase the understanding of business actors towards the principle of propriety in establishing this partnership relationship, which is very important in the business world towards business competition to increase competitiveness and achieve profits, in particular, and, so the follow-up of the results of this service, may be useful for the service team and external parties related to small and medium enterprises regarding this decency principle are in the form of lecture study material articles for students and allow at the same time to do community service. The method of implementation is the nature of this service, namely lectures and questions and answers with participants. In the discussion of service, it was found that the problems faced by these business actors, it is necessary to solve the problem by providing a clear picture to the partners, because they have very little knowledge of the principle of propriety in establishing partnership relationships and the legal consequences that arise, therefore it is necessary to further legal counseling. Some of the findings in this service are used as material for improving the implementation of the utilization of the principle of propriety, to improve the community of business actors. The outputs produced are according to the activity plan for the proposer in the form of scientific articles, and learning study materials for students.
BATASAN ASET DAN OMSET DALAM SUATU MERGER YANG MENIMBULKAN PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Putra, Tri Anggara; Triana, Yeni; Yusuf, Fadly Daeng
Pagaruyuang Law Journal Volume 7 Nomor 1, Juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4563

Abstract

Tujuan jangka panjang diadakan penelitian ini dimaksudkan memberi berkonstribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum perdata, Perusahaan dan persaingan usaha. Konstribusi nantinya bertujuan melahirkan konsep baru untuk memperbaiki aturan hukum, memperbaiki mekanisme pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Target Khusus penelitian ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat selaku Pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas usahanya.Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif. Target penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang sejauh mana batasan aset dan omset dalam suatu merger yang menimbulkan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Luaran penelitian ini adalah memperkaya bahan ajar mata kuliah hukum perdata, perusahaan dan Persaingan usaha, serta artikel ilmiah. Penelitian ini berkonstribusi bagi ilmu pengetahuan juga bagi masyarakat dan perusahaan peorangan. Konstribusi dimaksud adalah melahirkan konsep baru untuk memperbaiki aturan hukum terkait perusahaan perorangan,  sekaligus memberikan sumber informasi bagi perusahaan dan masyarakat untuk perbaikan hubungan hukum, akibat hukum dan pengawasan pelaksanaan kepemilikan asset sebuah perusahaan peorangan di Indonesia.
Tanggung Jawab Hukum Atas Kelalaian Tenaga Medis Terhadap Pasien Alviana, Vivi; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum atas kelalaian tenaga medis terhadap pasien di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tanggung jawab hukum tenaga medis merupakan aspek krusial dalam sistem pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa standar pelayanan medis dipatuhi dan hak-hak pasien terlindungi. Penelitian ini memfokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab tenaga medis, termasuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang relevan, serta untuk menilai implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk mengidentifikasi dan memahami kewajiban serta tanggung jawab hukum tenaga medis dalam konteks kelalaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum sudah jelas, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan penegakan hukum terkait kelalaian tenaga medis, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pasien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa tenaga medis memenuhi standar profesional dan melindungi hak pasien dengan lebih efektif.
Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Surat Izin Praktik Pada Rumah Sakit Handayani, Erika Yusticia; Shamer, Chika; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16822

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari praktik tanpa Surat Izin Praktik (SIP) pada dokter di rumah sakit serta dampaknya terhadap keselamatan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik medis tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanpa SIP tidak hanya membawa konsekuensi hukum bagi dokter, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi keselamatan pasien. Dokter yang tidak memiliki izin yang sah kemungkinan besar tidak memenuhi standar kompetensi, sehingga meningkatkan potensi kesalahan medis yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi dapat mengalami tantangan hukum, di mana tanggung jawab atas kesalahan medis dapat dialihkan kepada mereka, yang berpotensi merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat. Etisnya, rumah sakit harus menjaga standar pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta melindungi hak-hak pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan keselamatan pasien dan integritas sistem kesehatan.
Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Pratama, Alvin; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.17116

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum terkait perlindungan pekerja dalam situasi PHK sepihak. Penelitian hukum normatif berfokus pada pencarian aturan hukum yang relevan, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun yang bersifat yurisprudensi atau doktrin. Dalam konteks ini, penelitian ini menggali implikasi hukum dari pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap hak-hak pekerja yang rentan terhadap PHK sepihak. Dengan pendekatan preskriptif, penelitian ini bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi serta menyusun teori atau konsep baru untuk perlindungan hukum pekerja. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih adil dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pekerja dalam menghadapi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan.
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR M.01.PL.01.01 TAHUN 2003 TENTANG POLA BANGUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NARKOTIKA RUMBAI DI PROVINSI RIAU Saputra, Ega; Triana, Yeni; Afrita, Indra
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i9.2024.3642-3651

Abstract

Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya mengenai pengawasan terhadap narapidana, tetapi juga mencakup keamanan struktural bangunan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan memberikan pedoman mengenai standar dan spesifikasi teknis bangunan untuk Lapas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa desain dan konstruksi bangunan mampu mendukung fungsi pemasyarakatan dengan optimal, termasuk aspek keamanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi dari kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Infrastruktur yang memadai dan dirancang dengan baik dapat mendukung upaya petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Misalnya, struktur bangunan yang kokoh, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, serta tata letak ruang yang strategis dapat mencegah terjadinya kekerasan dan gangguan keamanan. Adapun dengan kondisi lingkungan dan karakteristik narapidana yang spesifik, memerlukan strategi keamanan yang terintegrasi dalam struktur bangunan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan seperti pelarian narapidana, perkelahian antar narapidana, serta penyelundupan barang terlarang. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana struktur bangunan yang ada telah memenuhi standar yang ditetapkan dan bagaimana strategi keamanan dapat dioptimalkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Narkotika Rumbai yang berada di Provinsi Riau
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DARI DAN LUAR INDONESIA Saputra, Dodi Ripo; Harahap, Irawan; Triana, Yeni
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1448

Abstract

Immigration in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 on Immigration, which replaced the previous immigration law, Law Number 9 of 1992. The law states that anyone who enters or exits Indonesia without undergoing immigration inspection, or without valid travel documents or visas, will be subject to criminal sanctions. The legal foundation for human trafficking offenses is also outlined in Law Number 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Immigration matters are closely related to the movement of people across international borders, which has increased in the era of globalization and free trade, and has now become a concern for countries around the world, including Indonesia. Smuggling, which involves trafficking people for exploitation or physical and psychological abuse, is a violation of human dignity. The method used in this research is sociological legal research. Based on the results, it is known that law enforcement at the Bengkalis Immigration Checkpoint Office (TPI) is in accordance with the provisions set out in the Immigration Law. However, challenges remain, such as limited human resources, inadequate infrastructure, and suboptimal coordination between agencies. Handling human trafficking requires active involvement from various parties, including the police, customs, and other related agencies, to strengthen oversight and prevent this transnational crime. This research concludes that to improve the effectiveness of law enforcement, there needs to be enhanced training for officers, improvement of inspection facilities and infrastructure, and strengthened cooperation between agencies involved in the prevention and prosecution of human trafficking. Additionally, a broader socialization to the public regarding the dangers and impacts of human trafficking should also be conducted to strengthen preventive efforts.
ANALISA YURIDIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SALING TUMPANG TINDIH Hasugian, Mussen Aldrin; Yetti, Yetti; Triana, Yeni
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 1 (2025): Volume 7 No 1 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i1.2429

Abstract

Abstract: Certificate of Ownership Rights (SHM) is proof of land ownership. The method used in this research is Normative Legal Research. The overlap in the issuance of Land Ownership Certificates is contrary to the provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and General Principles of Good Governance as stated in the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 12/G/2023/PTUN.Pbr , the decision of the Medan State Administrative Court Number 107/G/2022/PTUN.Mdn, and the Decision of the Jambi State Administrative Court Number 13/G/2024/PTUN.Jbi. The overlapping legal consequences of the issuance of Certificates of Ownership Rights for land are based on the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 12/G/2023/PTUN.Pbr, the decision of the Medan State Administrative Court Number 107/G/2022/PTUN.Mdn, and the Court Decision Jambi State Administration Number 13/G/2024/PTUN.Jbi The Panel of Judges granted the Plaintiff's lawsuit and canceled the Certificate of Ownership of the Intervening Defendant which was the object of the dispute and ordered the Head of the Land Office (National Land Agency) to revoke the Certificate of Ownership.Keywords: Land, Certificate, Overlap.
TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP STANDAR KOMPETENSI ATAS TINDAKAN MEDIS Mahendra, Mahendra; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v6i1.41831

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, orang yang hidup bersama orang lain membutuhkan apa yang disebut nilai agar tidak berkonflik. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum yang sesuai standar kompetensi tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan medis. Untuk menganalisis akibat hukum tenaga medis terhadap standar kompetensi dalam pelaksanaan tindakan medis.Tanggung Jawab Hukum Standar Kompetensi Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Tindakan Medis bahwa Setiap Tenaga Medis (Dokter dan Dokter Gigi) dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, yang dimulai dengan keharusan memiliki sertifikat kompetensi kedokteran yang diperoleh dari Kolegium selain ijazah dokter yang telah dimilikinya, keharusan memperoleh Surat Tanda Registrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian memperoleh Surat ijin Praktik dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Tenaga Medis (dokter dan dokter gigi) tersebut juga harus telah mengucapkan sumpah dokter, sehat fisik dan mental serta menyatakan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Akibat Hukum Tenaga Medis Terhadap Standar Kompetensi Dalam melakukan Tindakan Medis terhadap pasien bahwa berdasarkan kasus yang penulis sajikan bahwa dokter dalam melakukan Tindakan Medis terhadap pasien berupa operasi pembedahan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, yang disebut dengan Malpraktik medis sehingga terhadap dokter yang melakukan tindakan operasi pembedahan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, pertanggungjawaban secara administrasi dan pertanggungjawaban secara etika atau moral.
AKIBAT HUKUM TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM OLEH DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA Sari, Nining Gilang; Afrita, Indra; Triana, Yeni
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v13i1.17429

Abstract

Penelitian ini membahas peran visum et repertum psikiatrikum yang disusun oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana. Visum ini berfungsi untuk menilai kondisi kejiwaan pelaku saat melakukan tindak pidana, guna menentukan apakah pelaku dapat dimintai tanggung jawab pidana atau memerlukan rehabilitasi kejiwaan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan hukum pidana, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menggunakan visum psikiatrikum sebagai alat bukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum psikiatrikum memiliki pengaruh signifikan dalam proses peradilan, khususnya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kelayakan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti subjektivitas laporan, keterbatasan pemahaman hakim terhadap aspek medis, serta minimnya jumlah dokter spesialis jiwa. Penelitian ini merekomendasikan pelatihan, standarisasi laporan, dan kolaborasi lebih baik antara ahli medis dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan yang obyektif dan menghormati hak asasi manusia.
Co-Authors Afrita, Indra Alviana, Vivi Aprianti, Dwi Putri Brigade, Vidi Renovri Butar, Hanchen Stephanus Dermawan Butar Fahli, Zul Handayani, Erika Yusticia Harahap, Irawan Hartono, Wandi Hasugian, Mussen Aldrin Jas, Rezki Saputra Jasril Jasril Keristian, Hendrik Rejeki Mahendra, Mahendra Monarchi, Try Krisna Muhardi, Dekky Nathassa Winstar, Yelia Nining Gilang Sari Pratama, Alvin Putra, Tri Anggara R., Fransiskus Putra P. Rizana, Rizana Saputra, Dodi Ripo Saputra, Ega Setiawan, Jetmiko Shamer, Chika Tarigan , Petra Pengarapenta Winstar, Yelia Nathassa Yetti Yetti, Yetti Yusuf, Fadly Daeng Yusuf, M. Fadly Daeng