<![CDATA[Abstract - Words are meant to serve as bridges, not walls. However, within the current landscape of political communication in Indonesia, public officials' statements often deepen the divide between the ruling power and the people. This study examines how state officials’ communication—through unequal and non-empathetic rhetoric—creates dissonance that erodes public trust. Employing a qualitative approach grounded in an interpretive-critical paradigm, this research analyzes ten official statements drawn from national media coverage in 2025, where political communication failed to respond to social realities in a just and humane manner. The theoretical framework employed includes Agenda Setting Theory, Symbolic Domination, and Crisis Communication. Critical discourse analysis is used to uncover hidden layers of meaning embedded in official rhetoric, dissect power relations, and understand the dynamics of social representation constructed within the digital public sphere. The findings reveal that the pattern of politically insensitive communication within Indonesia's current administration, as reflected in digital mass media, accelerates the degradation of governmental legitimacy, amplifies digital resistance, and widens the gap between the state and its citizens. In a world increasingly connected through technology, it is ironically fractured emotionally. This research serves as a reminder that genuine democracy can only flourish in a communicative space that is equal, honest, and empathetic—across both digital and physical platforms of information exchange.Keywords: political communication; social dissonance; crisis of representation; digital public sphere; civic resistance. Abstrak - Kata-kata seharusnya menjadi jembatan, bukan tembok. Namun dalam lanskap komunikasi politik Indonesia hari ini, ujaran para pejabat sering kali membentang jurang antara kekuasaan dan rakyat. Penelitian ini membedah bagaimana komunikasi pejabat negara, melalui ujaran-ujaran yang timpang dan tidak empatik, menciptakan disonansi yang merusak kepercayaan publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma interpretatif-kritis, penelitian ini menganalisis sepuluh pernyataan pejabat yang diambil dari pemberitaan media nasional dalam tahun 2025, di mana komunikasi politik gagal merespons kenyataan sosial secara adil dan manusiawi. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Agenda Setting, Dominasi Simbolik dan Komunikasi Krisis. Metode analisis wacana kritis juga digunakan untuk menggali lapisan makna yang tersembunyi. Metode analisis wacana kritis digunakan untuk menggali lapisan makna yang tersembunyi di balik retorika pejabat, membedah relasi kuasa, serta memahami dinamika representasi sosial yang terbangun dalam ruang publik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pola komunikasi politik yang nir-sensitif pada pemerintahan Indonesia saat ini, yang tercermin melalui media massa digital, mempercepat degradasi legitimasi pemerintah, menguatkan resistensi digital, dan “memperlebar jarak” antara negara dan warganya. Di tengah dunia yang semakin terhubung secara teknologi, namun sayangnya, retak secara emosional. Penelitian ini menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati hanya bisa tumbuh dalam ruang percakapan yang setara, jujur nan empatik. Dalam berbagai ruang penyaluran informasi baik secara digital maupun secara nyata.Kata kunci: komunikasi politik; disonansi sosial; krisis representasi; ruang publik digital; resistensi masyarakat.]]>
