Ryan Fachryan Lesmana Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

War Crimes Within The Framework of International Humanitarian Law And The Rome Statute: An Analytical Study of Israel-Palestine Conflict Iskandar Iskandar; Irsan, Muhammad Irsan; Didin Nurul Rosidin; Uu Nurul Huda; Ryan Fachryan Lesmana Putra
Jurnal Ius Constituendum Vol. 11 No. 1 (2026): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v11i1.13106

Abstract

This study aims to examine how war crimes are conceptualised and enforced within the framework of International Humanitarian Law (IHL) and the Rome Statute by analysing the Israel–Palestine conflict as a prolonged and politically contested armed conflict in which serious violations against civilians persist with limited accountability. Using a normative legal research design, this article applies a statutory and case-based approach through doctrinal analysis of the Geneva Conventions, Additional Protocols, and the Rome Statute, supported by qualitative examination of ICC-related documents, United Nations reports, and verified secondary data to assess the implementation of core IHL principles, particularly distinction and proportionality. The findings demonstrate that recurrent violations committed by both parties are not primarily caused by normative gaps in international law, but rather by structural enforcement barriers, including the ICC’s jurisdictional and admissibility constraints, restricted access to evidence, lack of state cooperation, political interference, and selective enforcement through international institutions, especially the UN Security Council. These obstacles contribute to an enduring enforcement deficit that weakens civilian protection and perpetuates impunity in asymmetric and protracted conflicts. The novelty of this study lies in systematically linking fundamental IHL principles—distinction, proportionality, and the prohibition of excessive force—to their qualification as war crimes under Article 8 of the Rome Statute, while critically demonstrating how political realities and institutional dependence on state cooperation undermine the effectiveness of international criminal accountability mechanisms. This research highlights the urgent need to strengthen coordination among international institutions, enhance investigative access and evidentiary reliability, and promote more consistent and impartial enforcement strategies to ensure that IHL and international criminal law operate as effective deterrents and justice-delivering instruments in contemporary armed conflicts.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Click-Wrap Agreement pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Ryan Fachryan Lesmana Putra
Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan Vol 3 No 1 (2026): April
Publisher : PT Syamilah Literasi Islami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan e-commerce di Indonesia telah mengubah cara konsumen membentuk hubungan kontraktual dengan pelaku usaha. Salah satu mekanisme yang paling sering digunakan adalah click-wrap agreement, yaitu persetujuan yang diberikan konsumen dengan mengklik tombol “setuju” sebelum menggunakan layanan atau menyelesaikan transaksi. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena konsumen sering berada pada posisi tawar yang lemah, tidak memiliki ruang negosiasi, dan tidak selalu memahami klausula baku yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan click-wrap agreement menurut hukum perjanjian Indonesia dan menentukan batas keberlakuan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen dalam transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP Nomor 71 Tahun 2019, PP Nomor 80 Tahun 2019, dan regulasi terkait, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa click-wrap agreement sah sebagai kontrak elektronik apabila memenuhi syarat sah perjanjian, transparansi, iktikad baik, dan keseimbangan kontrak. Namun, klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, menolak pengembalian dana, memberi kewenangan perubahan sepihak, atau mengaburkan hak konsumen harus dibatasi atau dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan kontrak digital yang lebih jelas, pengawasan yang lebih kuat, dan mekanisme pemulihan hak konsumen yang lebih mudah diakses.