Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.014
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Jurnal HAM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Khazanah Multidisiplin VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Keadilan Pemilu Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ulil Albab
Iskandar Iskandar
Universitas Muhammadiyah Kuningan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal HAM Vol 12, No 3 (2021): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.203 KB) | DOI: 10.30641/ham.2021.12.385-404

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tahun 2019, KPPA mencatat 213 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Kondisi ini mewajibkan negara mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak agar tidak terjebak dalam perdagangan orang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mengatasi persoalan perdagangan orang, peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta upaya perlindungan kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan perdagangan orang melalui fasilitasi pembuatan regulasi, diplomasi antar negara transit dan negara tujuan, koordinasi antar kementerian dan kepolisian untuk penindakan secara cepat dan tepat. UU TPPO tidak menimbulkan efek jera karena memberikan sanksi rendah. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban, serta menetapkan hukuman yang dapat menjerakan pelaku.
PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA fadli m; Is Kandar
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17170

Abstract

Meningkatnya korupsi di Indonesia terjadi setelah runtuhnya pemerintahan era soeharto , dimana praktik korupsi tidak hanya terjadi di pejabat publik pemerintahan, tetapi juga sudah menjalar ke aparat penegak hukum. Karena korupsi sudah masuk ke dunia peradilan sehingga menyebabkan berkurang rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu prakik harus dapat segera dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptal. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di peradilan adalah praktik suap menyuap. Suap menyuap digolongkan kedalam Tindak Pidana korupsi berdasaran UUPTK. Praktik suap menyuap terjadi karena ada nya pengaruh dan intervensi politik dan penguasa. Untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan dua model tindakan yaitu represif dan preventif. Tindakan refresif menggunakan hukum pidana untuk menjerakan pelaku, dimana pelaku dihukum dengan seberat-beratnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan tindakan Preventif dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya albosionis dan moralitas, kedua upaya ditujukan untuk mencari sebab terjadi nya korupsi dan memperbaiki moralitas pelaku.Kata Kunci: Korupsi, Peradilan, Suap, Penegak Hukum
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR Fahrul Umam; Is Kandar
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17133

Abstract

Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Maha Kuasa, karena itu setiap orang harus menghargai dan menghormatinya. Namun, sering kali terjadi pelanggaran dan perampasan terhadap hak yang sudah diberikan tuhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar terjadi cukup lama dan menjadi isu pelanggaran HAM internasional karena warga sipil etnis Rohingya di diskriminasi dan disiksa serta dibunuh, oleh karena itu negara-negara di dunia harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang tejadi terhadap etnis Rohingnya serta menganalisis pengaruh hubungan diplomasi Indonesia dan Myanmar dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Myanmar.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan studi kepustakaan. Organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya dan pemerintahan Myanmar yaitu ASEAN dan OKI. Kedua organisasi ini memberikan bantuan kemanusiaaan berupa memberikan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan yaitu membawa isu ini kedalam ranah internasional dengan melakukan hubungan diplomatik dan juga mendesak agar pemerintahan Myanmar dapat mengembalikan semua hak-hak korban berupa rumah sebagai tempat tinggal asalnya dan mendesak Myanmar untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara nya tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan pengaruh diplomasi Indonesia terhadap krisis kemanusiaan warga sipil Rohingya yaitu diplomasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang mana sebelumnya pemerintahan menutup akses kemanusiaan terhadap korban konflik tersebut, disamping itu Negara Indonesia juga menawarkan solusi atas krisis yang dialami oleh negara Myanmar tersebut sehingga kejadian konflik yang terjadi saat ini tidak sampai berlarut-larut. Dari adanya diplomasi tersebut negara-negara dunia dan organisasi internasional dan regional untuk ikut serta daam memberikan bantuan tersebut.Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Myanmar
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual(studi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren). Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa adanya seorang pimpinan pesantren di kabupaten gayo lues yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, dimana santriwati(anak) ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional anak tersebut, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada korban berupa jaminan keselamatan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, memberikan bantuan hukum serta dana integrasi kepada korban dan pelaku diadili dengan menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.Kata Kunci : anak korban, kekerasan seksual, perlindungan hukum, santriwati.  Abstract- this journal is entitled Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (research studies in the jurisdiction of Blangkejeren District Court). The background of this journal writing is that there is a pesantren leader in the gayo lues regency who commits sexual violence against his students who are still children, where these students must be given a protection both physically and emotionally to the child, as already regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of writing this journal is to find out how the legal protection of victims and what are the obstacles in providing protection to victims. The methods used in this paper use the literature and field methods. The results of the research have been carried out that the protection provided to victims in the form of guaranteed safety of victims, health services, social rehabilitation, providing legal assistance and integration funds to victims and perpetrators were tried using law number 35 of 2014 concerning child protection.Keywords: child victims, sexual violence, legal protection, santri.
Fulfillment of The Right to Protection Guarantee for Witnesses and Victims of Crime in Indonesia Lailatul Masrurah; Ali Ridwan; Iskandar Iskandar
Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol 1, No 2 (2022): Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/djash.v1i2.17977

Abstract

Because the testimony of witnesses and victims is the primary evidence in criminal law, the rules and regulations control how witnesses and victims' rights are to be fulfilled. Victims-as-witnesses have rights guaranteed by law, but in practice, these rights are seldom honored by authorities, and many witnesses are subjected to threats and intimidation from the offender, my family, and even law enforcement officials. As a result, the protection of witnesses and victims' rights becomes a concern. Using the legal definition of a witness, as well as the rights and duties of victims who serve as witnesses, this paper examines how Indonesian courts ensure the rights of witnesses and victims are upheld. Qualitative research is utilized in the study of normative law. Legal documents of both major and secondary importance are used as the basis for this research. To be a witness, a person must fulfill the formal and material standards, and must have personal knowledge of the events they are reporting. Physical and psychological security from threats and intimidation as well as monthly pay for traveling expenses are among the rights given by the law against witnesses. In many laws and regulations, particular provisions are included for the protection of victim-witness rights. Keywords: Rights, Witnesses, Victims
KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG-BARANG PUBLIK Hudayat Cahyono Putra; Iskandar Kandar
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v2i2.11016

Abstract

ABSTRAKPengelolaan terhadap keuangan dan barang publik menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara melalui pemerintah, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan suatu rakyat sehingga terwujudnya tujuan dari suatu negara. Tujuan pengelolaan keuangan dan barang public adalah semata-mata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Regulasi keuangan negara termasuk didalamnya tentang barang publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan dan barang publik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, karena penelitian menelaah terhadap buku-buku dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keuangan negara adalah suatu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang termasuk didalam nya adalah barang publik. ruang lingkup keuangan public meliputi mobilisasi sumber dana, pembelanjaan anggara, dan pengaruh dari kedua tersebut. Keuangan negara dan barang publik membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. APBN menjadi salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional. Adapun pengelolaan terhadap keuangan negara dan barang publik meliputi perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. pengelolaan ini mutlak dijalankan oleh pemerintah. Pengelolaan negara bertujuan untuk mendukung pembangunan agar masyarakat adil dan sejahtera.Kata Kunci: Keuangan, Negara, Barang Publik
Islamic Fanatism and Terrorism Cases in Indonesia the Perspective of Islamic Criminal Law Ahmad Kamaludin; Iskandar Iskandar
El-Mashlahah Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v12i2.4397

Abstract

Acts of terrorism are often associated with Islamic teachings, which lead to a bad stigma against Islam. Cases of terrorism in Indonesia occur almost every year, which the shocking case of terrorism is the Bali bombing which killed 202 foreigners. The research aimed to analyze the problems of Islamic fanaticism and terrorism in Indonesia from the perspective of Islamic criminal law. The research used descriptive analysis, with the type of normative juridical research. The approach was historical and conceptual. The study showed that acts of terrorism defending Islam cannot be justified because terrorism has political intentions. Islam is a religion of raḥmatan lil ‘Ālamīn which loves good and hates evil. The government’s efforts to mitigate acts of terrorism in Indonesia are by making preventive efforts in the form of legal protection for someone suspected of adhering to terrorist radicalism. Prevention efforts are intended for, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and fostering religious insight. In addition, the efforts made are by giving the role of society and mass organizations to perform moral movements.
ANALISIS PENGESAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ALAM Iskandar Iskandar; Risman Nuryadi
Khazanah Multidisiplin Vol 4, No 1 (2023): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v4i1.17193

Abstract

Pengesahan UU Cipta Kerja telah membawa kontroversial di masyarakat, pengesahan dari undang-undang tersebut telah banyak merugikan kalangan masyarakat khususnya kaum buruh. UU Cipta Kerja dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan lebih pro kepada kepentingan suatu oknum sehingga aturan ini dianggap tidak adil. Pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu bagaimana status pengesahan UU Cipta Kerja dalam perspektif aliran teori hukum alam?. metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan konseptual. Menurut teori aliran hukum alam, suatu produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam yaitu prinsip keadilan, maka aturan buatan manusia tersebut harus dikesampingkan. Dalam pengesahan UU Cipta Kerja, dalam perspektif teori hukum alam, UU tersebut harus dibatalkan atau setida-tidaknya harus direvisi karena rakyat tidak mendapatkan rasa keadilan dari UU tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penolakan terhadap UU Cipta Kerja tersebut. 
Pelanggaran Hak Asasi dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat di Indonesia Husni Abdul Azis; Iskandar Iskandar; Khaerul Anwar
Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol 2, No 1 (2023): Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/djash.v2i1.24981

Abstract

Masyarakat adat Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah sering kali menjadi korban dari kejahatan, di mana sumber daya alam dan pengalihfungsian hutan masyarakat adat Kinipan telah menyebabkan terganggunya keberlangsungan dan kepentingan dasar dari masyarakat. Apa yang terjadi di tanah adat Kinipan tentu bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya dalam pemenuhan hak agraria sebagai hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptis analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang hak dan keberadaan masyarakat telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun regulasi itu belum cukup untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Tanggung negara terhadap konflik tersebut yaitu pemerintah memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kinipan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.
UPAYA PEMBERANTASAN ISLAM RADIKALISME DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA Kandar, Is; Cipto, Tryantoro
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.17132

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan ini terjadi karena didasari oleh pemikiran radikal. Tindak pidana terorisme dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara oleh karena itu tindakan terorisme harus diberantas. Keberhasilan terorisme dalam menjalankan misiya karena dipengaruhi oleh pendanaan yang cukup dari berbagai sumber hal ini menjadi kekhawatiran yang harus segera di cegah. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis penyebab perkembangan islam radikal dan terorisme di Indonesia dan upaya pencegahanya.. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sumber pendanaan terorisme di Indonesia dan upaya pemberantasanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, analisis dan kasus, yang diperoleh dari sumber primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan, islam radikal berkembang karena kedangkalan ilmu agama oleh pengikutnya sehingga menafsirkan al-quran dan as-sunnah berdasarkan tekstual. dan rasa kecewa mereka atas tindakan pemeritah terhadap islam dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam radikal dapat dicegah dengan menerapkan konsep islam wasthiyah dalam lingkup pendidikan dan menerbitan UU tentang pencegahan terorisme. Sumber pendanaan berasal dari sumber sah dan tidak sah,  sumber sah yaitu melakukan bisnis dan dari tabungan amal, sedangkan sumber tidak sah yaitu dengan melakukan Perdagangan orang, perdagangan narkotika, merampok dan menipu. 
Co-Authors Ahmad Kamaludin Ali Ridwan Anwar Nurjali Azzahra Sudrajat, Shinta Cipto, Tryantoro Diah Nurafifah Didin Nurul Rosidin fadli m Fahrul Umam Hadad, Alwi Al Hamdan Purnama Hamdan Purnama Hudayat Cahyono Putra Husni Abdul Azis Khaerul Anwar Lailatul Masrurah Lesmana Putra, Ryan Fachryan Muhammad Irsan Nurafifah, Diah Nursiti Nursiti Nursiti Nursiti Permani, Intan Purnama, Hamdan Qolbi, Latifatul Risman Nuryadi Rosyid Ridho, Muhammad Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat