Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Publik dalam Perancangan Undang-Undang: Studi Kasus DPRD Kota Padang Rifky Isel Syahputra; Shelly Agustin; Feyza Nailadira; Dini Rahmayanti; Annisa Trihapsari; Leo Dwi Cahyono
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63082/jksh.v2i3.74

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah meskipun secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi partisipasi publik dalam perancangan peraturan daerah di DPRD Kota Padang serta kesesuaiannya dengan prinsip normatif dan teori partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai sumber data primer. Analisis dilakukan menggunakan teori partisipasi publik, khususnya tangga partisipasi Arnstein, untuk menilai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik di DPRD Kota Padang masih bersifat terbatas dan selektif, hanya terjadi pada tahap Pembicaraan Tingkat I melalui mekanisme undangan kepada tokoh masyarakat dan pihak ahli, sementara masyarakat umum tidak memiliki akses terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan proses pembahasan berlangsung secara tertutup. Berdasarkan analisis teori, bentuk partisipasi ini berada pada tingkat consultation sehingga belum mencapai partisipasi yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme partisipasi publik melalui peningkatan transparansi dokumen, perluasan akses masyarakat, serta keterbukaan proses pembahasan guna meningkatkan legitimasi dan kualitas produk hukum daerah.
Kesesuaian Teori Perancangan Peraturan dengan Praktik Pembentukan Peraturan Daerah Nayla Sandra; Leo Dwi Cahyono; Silvi Ramadhani; Felis Sri Yolanda; Sopia Wulandari; Nur Ayyini
Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2026): Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora
Publisher : Revolt Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara hukum, karena berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan sekaligus sarana pencapaian ketertiban dan keadilan hukum. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada tingkat daerah, pembentukan peraturan daerah menuntut penerapan teknik perancangan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas, tahapan, dan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Namun demikian, dinamika politik lokal, keterbatasan sumber daya manusia, serta kompleksitas kebutuhan pengaturan sering kali memengaruhi kualitas peraturan daerah yang dihasilkan. Artikel ini mengkaji kesesuaian antara teori perancangan peraturan perundang-undangan dengan praktik pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD Kota. Pembahasan didasarkan pada analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi pola penerapan teori perancangan dalam praktik serta menelaah faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pembentukan peraturan daerah dalam kerangka negara hukum.