Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Locus Journal of Academic Literature Review Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah
Shalatan, Rhesas
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Hukum Living Together Sebagai Tindak Pidana Dalam Pasal 412 KUHP Baru Shalatan, Rhesas; Hertini, Mega Fitri
JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 6 No. 6 (2026): Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Publisher : CV RIFAINSTITUT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54543/syntaximperatif.v6i6.990

Abstract

Kajian ini disusun karena meningkatnya praktik Living Together di kalangan remaja dan mahasiswa Generasi Z yang dipengaruhi perubahan interpretasi, media sosial, dan pergeseran sosial budaya. Living Together atau biasa dikenal dengan sebutan kohabitasi merupakan suatu praktik dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama di rumah, kos, kontrakan, dan hotel layaknya sepasang suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan menganalisis Pasal 412 KUHP dan literatur ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP menetapkan praktik Living Together (kohabitasi) sebagai tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama enam bulan atau denda kategori II maksimal Rp10.000.000, serta menetapkannya sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses melalui pengaduan oleh keluarga inti—yakni suami atau istri yang terikat perkawinan, orang tua atau anak. Pengaturan ini mencerminkan orientasi kriminalisasi minimal, perlindungan nilai kesusilaan, dan pembatasan intervensi negara terhadap kehidupan pribadi. Dengan demikian, pengaturan KUHP baru bertujuan menyelaraskan nilai moral masyarakat dan prinsip negara hukum, meskipun tetap menyisakan potensi konflik keluarga dan sitgma sosial akibat mekanisme delik aduan
Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Shalatan, Rhesas; Tandoko, Rio; Dwi Agustin, Angeli
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 1 (2026): January
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i1.821

Abstract

Silent treatment merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga yang sulit dikenali namun berdampak signifikan terhadap korban yang mengalaminya. Di Indonesia, relevansi mengenai isu ini semakin menguat seiring meningkatnya laporan kekerasan psikis dari Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Kajian ini menerapkan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach) melalui teknik studi kepustakaan (library research). Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku silent treatment dapat menimbulkan rasa cemas, ketakutan, kebingungan, hilangnya rasa kepercayaan, penderitaan psikis, dan kerusakan hubungan—sehingga memenuhi unsur-unsur kekerasan psikis yang termuat di dalam Pasal 7 UU PKDRT. Selain itu, diperlukan urgensi pengaturan perilaku silent treatment dalam hukum pidana Indonesia agar menjamin perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, maka silent treatment harus diakui sebagai kekerasan psikis dan diatur secara eksplisit dalam pembaruan hukum pidana nasional.
The Contribution of Psychological Assessment to the Investigation of Perpetrators' Motives in the Indonesian Criminal Justice System Shalatan, Rhesas; Syakira, Tengku Niesrina; Gayatri, Sekar Arum; Zulfandari, Herninda Qoyyumi; Agustin, Angeli Dwi
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 5 No 1: Februari (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v5i1.2347

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi asesmen psikologis terhadap penelusuran motif pelaku kejahatan dalam peradilan pidana Indonesia. Artikel ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan menghimpun dan mengkaji sumber bahan dari buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan kontribusi asesmen psikologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa asesmen psikologis melalui instrumen seperti Thematic Apperception Test (TAT), Rorschach Comprehensive System (RCS), Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2), Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), serta alat ukur risiko seperti Historical Clinical Risk Management-20 Version 3 (HCR-20 V3) dan Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) mampu mengindetifikasi motif laten, menilai kondisi kognitif, memetakan kecenderungan kepribadian, dan menentukan kapasitas pertanggungjawaban pelaku. Asesmen ini memberikan kontribusi yang krusial dalam memperjelas unsur mens rea, menilai imputabilitas, dan memprediksi potensi residivisme. Dengan demikian, integrasi asesmen psikologis dalam proses peradilan pidana dapat memperkuat akurasi pembuktian, menghadirkan pemahaman lebih dalam mengenai perilaku kejahatan, dan mendukung putusan yang lebih proporsional serta berbasis bukti ilmiah.
Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan: Dampak Psikologis dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital Shalatan, Rhesas; Sastro, Ericha Lufen Atla; Nenohai, Jeane Hebryu Betzy; Amalina, Zalfa Nabiilah; Simone, Priscilla Nabella; Ranjani, Salsabila
CENDEKIA : Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Vol. 3 No. 3 (2026): CENDEKIA : Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Maret 2026
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/cendekia.v3i3.2454

Abstract

Perkembangan teknologi digital saat ini memberikan berbagai kemudahan dan peluang bagi masyarakat dalam membuka informasi secara cepat serta membangun jejaring sosial yang lebih luas tanpa ruang batas. Kendati membawa banyak manfaat, ruang digital juga dapat melahirkan berbagai permasalahan dan kejahatan di dunia maya. KBGO merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial. Artikel ini bertujuan untuk menelaah dampak trauma psikologis korban KBGO dan menganalisis tantangan-tantangan penegakan hukum terhadap kasus KBGO di era digital saat ini. Artikel ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif yang kemudian dianalisis secara deskriptif melalui data dari artikel jurnal, buku, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KBGO menyebabkan trauma psikologis serius, seperti gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, perasaan malu, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, rasa marah, kesulitan mengendalikan emosi, gangguan tidur, melamun, perubahan kognitif, dan isolasi sosial. Kemudian penegakan hukum terhadap KBGO masih menghadapi tantangan, seperti sulitnya pembuktian dan pengumpulan bukti digital, rumitnya identifikasi pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap KGBO, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, serta  kurangnya relasi dan kolaborasi internasional.
Co-Authors Agustin, Angeli Dwi Amalina, Zalfa Nabiilah Dwi Agustin, Angeli Gayatri, Sekar Arum Mega Fitri Hertini Nenohai, Jeane Hebryu Betzy Ranjani, Salsabila Sastro, Ericha Lufen Atla Simone, Priscilla Nabella Syakira, Tengku Niesrina Tandoko, Rio Zulfandari, Herninda Qoyyumi