<![CDATA[Artikel ini mengkaji proses de-Arabisasi dan dampaknya terhadap transformasi peradaban pada periode pertama Dinasti Abbasiyah (750–847 M), dengan fokus pada tiga bidang utama, yaitu politik dan administrasi pemerintahan, ekonomi, serta sistem hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengurangan dominasi eksklusif etnis Arab pasca runtuhnya Dinasti Umayyah mengubah konfigurasi kekuasaan dan kelembagaan negara, serta bagaimana integrasi etnis non-Arab khususnya Persia pada fase awal dan Turki pada fase akhir membentuk model pemerintahan Abbasiyah yang multietnis. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme de-Arabisasi sebagai strategi politik-administratif yang terencana, mengungkap kontribusi konkret elite non-Arab dalam pengelolaan negara, serta memetakan capaian institusional kekhalifahan dari masa al-Saffah hingga awal pemerintahan al-Mutawakkil. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer, terutama karya Yusuf al-‘Isy dan Muhammad al-Khudhari dalam terjemahan Indonesia yang diverifikasi dengan teks Arab aslinya, serta didukung oleh literatur sekunder berupa artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa de-Arabisasi pada periode pertama Abbasiyah bukan sekadar pergantian elite etnis, melainkan strategi sistematis untuk membangun pemerintahan multietnis berbasis birokrasi profesional dan jaringan militer non-Arab. Integrasi teknokrat Persia melalui lembaga wizarat dan diwan meningkatkan efektivitas administrasi dan memungkinkan pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas dan beragam. Namun, pada fase akhir periode pertama, ketergantungan pada militer Turki menggeser keseimbangan kekuasaan dari birokrasi sipil menuju dominasi militer, yang berdampak pada melemahnya otoritas khalifah dan meningkatnya intervensi militer dalam politik khalifah. Dalam bidang ekonomi dan hukum, konsolidasi fiskal, integrasi perdagangan internasional, serta institusionalisasi Qadhi al-Qudhah, al-Hisbah, dan Wilayat al-Mazhalim menandai kematangan tata kelola negara, sekaligus membentuk dinamika kekuasaan Abbasiyah pada periode-periode berikutnya.]]>
