Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Indrawan, H. Rudy
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN NORMA SOSIAL Mawaddah, Muna; Indrawan, H. Rudy
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v3i2.1542

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemaksaan perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan norma sosial yang berlaku. Fokus diarahkan pada praktik penggerebekan oleh masyarakat dan tekanan sosial yang menyebabkan perkawinan tanpa persetujuan bebas, yang kerap dibenarkan atas nama kehormatan, agama, dan pemulihan moral. Praktik ini, meskipun dinormalisasi secara sosial, bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, penelitian ini mengeksplorasi ketentuan hukum yang mengatur pemaksaan perkawinan, konsep keadilan substantif, serta landasan filosofis perlindungan hak asasi manusia. Temuan menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan mencerminkan ketimpangan struktural yang berakar pada budaya patriarki, di mana norma sosial sering kali mengabaikan otonomi individu, khususnya perempuan. Teori Hukum Responsif dan Teori Hukum Feminis digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat membongkar struktur sosial yang melegitimasi kekerasan dan mendorong kerangka hukum yang berorientasi pada keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum tidak hanya harus berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen transformatif yang melindungi martabat, kebebasan, dan otonomi setiap individu, serta mendorong reformasi hukum dan re-edukasi sosial agar praktik komunal selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional.
Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) dan Posisi Pelaku Usaha Tangan Kesekian Yula; Indrawan, H. Rudy
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.559 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.25

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pengaturan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor (thrifting) dan kedudukan pelaku usaha tangan kesekian dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena thrifting yang semakin berkembang menimbulkan dilema hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang melarang impor pakaian bekas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk menganalisis kekosongan hukum yang terjadi serta merumuskan model pengaturan hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas belum efektif akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Pelaku usaha tangan kesekian sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan impor. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang memberikan kejelasan status hukum, perlindungan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan aspek perlindungan kesehatan, lingkungan, dan industri tekstil nasional.
Co-Authors Mawaddah, Muna Yula