Bebly Rajes Punjabi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Pembagian Waris Menurut KUHPerdata dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Bebly Rajes Punjabi
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 12 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Desember 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i12.1370

Abstract

The legal status of children born outside of marriage in inheritance matters continues to create uncertainty, particularly because the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) has not fully adapted to regulatory developments and the expanded scope of civil relations following Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study aims to analyze the regulation of the inheritance rights of extramarital children under the KUHPerdata and to examine the implications of integrating biological evidence, the principle of child protection, and judicial law-making in court practice. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings show that the Constitutional Court decision has broadened the civil relationship of extramarital children, influencing their inheritance position despite the formal restrictions that remain in the Civil Code. Moreover, biological testing such as DNA enhances the evidentiary certainty of blood relations, while the principle of child protection and judicial interpretation allow judges to adopt a more progressive view in inheritance cases. In conclusion, jurisprudential developments have shifted judicial practice toward a more equitable inheritance framework for extramarital children, although legislative reform remains essential to achieve comprehensive legal certainty.
Implementasi Program Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Bebly Rajes Punjabi; Muhamad Dluha; Kholidazia El Hamzah F.
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16181

Abstract

Penerapan Restorative Justice (RJ) oleh Kejaksaan merupakan bagian dari pembaruan sistem Peradilan Pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, khususnya perubahan mekanisme prosedural sejak awal tahun 2026 serta hambatan dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program Rumah Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Socio-Legal Research dan Statute Approach, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara selektif dengan memenuhi syarat normatif dan sosiologis, termasuk verifikasi terhadap latar belakang tersangka, pelaksanaan dalam waktu 14 hari setelah Tahap II, serta kewajiban ekspos kepada Kejaksaan Tinggi sebelum diterbitkan SKP2. Di wilayah Jawa Timur, persetujuan penghentian penuntutan cukup dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Hambatan utama yang ditemukan adalah tuntutan ganti rugi korban yang tidak proporsional serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian melalui Rumah Restorative Justice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan RJ telah berjalan efektif, namun masih memerlukan penguatan sosialisasi dan penyempurnaan mekanisme teknis.