<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui perjanjian jual beli di bawah tangan dilihat dari aspek hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan implikasi praktiknya di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-konseptual dan yuridis-sosiologis, mengintegrasikan analisis peraturan perundang-undangan dan data empiris dari masyarakat Desa Bulotalangi. Hasil penelitian menemukan bahwa meskipun perjanjian jual beli tanah di bawah tangan secara substansial sah dan mengikat secara hukum perdata, kelemahan formal terkait pembuktian dan pendaftaran menyebabkan ketidakpastian hukum. Data empiris mengungkap tingginya frekuensi transaksi jual beli tanah di bawah tangan, yang banyak menimbulkan sengketa seperti ketidaktahuan pembeli terhadap status tanah bermasalah, potensi penjualan ganda, dan kepemilikan tumpang tindih. Pembeli yang tidak memiliki akta PPAT menghadapi risiko kehilangan hak atas tanah dan kesulitan hukum dalam mempertahankan haknya. Studi juga menyoroti lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum pertanahan, sehingga praktik jual beli di bawah tangan masih dominan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan, penguatan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan perbaikan akses layanan pertanahan yang lebih terjangkau dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan memberikan perlindungan optimal bagi pembeli tanah.]]>
