Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Maizidah Salas
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Masrofah; Maizidah Salas; Susilo Wardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3608

Abstract

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak kebal dari pertanggungjawaban hukum. Perkembangan doktrin ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum meskipun dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kewenangan mengadili sengketa tersebut dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa berakar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak membedakan pelaku perbuatan melawan hukum, baik perseorangan maupun pemerintah. Perluasan makna perbuatan melawan hukum dipengaruhi oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi, khususnya terkait pelanggaran hak subjektif, asas kepatutan, dan keadilan. Selain itu, berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menandai pergeseran kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Pergeseran tersebut menimbulkan perbedaan parameter penilaian serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi parameter penilaian antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Perbandingan Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Perlindungan Pekerja Migran: Studi Hukum Tata Negara Indonesia dan Filipina Maizidah Salas; Abdul Azis Nasihuddin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026): September: Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i3.6646

Abstract

The protection of citizens abroad is one of the most fundamental manifestations of constitutional obligations in the modern constitutional legal system. Indonesia and the Philippines are the two largest sending countries of migrant workers in Southeast Asia, and both face complex constitutional challenges regarding the fulfillment of human rights and legal protection for their citizens working abroad. This study aims to analyze and compare the framework of the state’s constitutional responsibilities, the institutional architecture of the executive branch, and the dynamics of constitutional jurisprudence between Indonesia and the Philippines in providing protection for migrant workers. Employing a comparative legal research method alongside legislative and conceptual approaches, this study finds that the Philippines has developed a model of extraterritorial protection. In contrast, Indonesia has established strong constitutional guarantees in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. This study recommends the consolidation of executive institutions and the establishment of an independent extraterritorial legal aid fund for Indonesian migrant workers.
Co-Authors Abdul Azis Nasihuddin Masrofah Susilo Wardani