Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Titi Sari
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Perlindungan Hukum Terkait Hak K3 pada Pekerja Tambang Berdasarkan Hukum Nasional dan Standar ISO 45001: An Analysis of Legal Protection Related to Occupational Health and Safety (OHS) Rights of Mining Workers Based on National Law and ISO 45001 Standards Yahya Al Farisi; Emilza Mumtaz; Titi Sari; Viola Salsabila Al Yunusi; Andria Luhur Prakoso
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9838

Abstract

Industri pertambangan merupakan sektor dengan tingkat risiko operasional yang tinggi, sementara tren kecelakaan kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum K3 masih cenderung bersifat formalistik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja tambang berdasarkan hukum positif Indonesia serta Standar ISO 45001. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi nasional menyediakan perlindungan preventif melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) serta perlindungan represif melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana. Di sisi lain, ISO 45001 melengkapi kerangka tersebut melalui pendekatan manajemen keselamatan berbasis risiko yang menekankan partisipasi aktif pekerja, pengendalian teknis yang sistematis, serta perlindungan kesehatan secara holistik. Oleh karena itu, integrasi antara regulasi nasional dan penerapan ISO 45001 secara konsisten menjadi keharusan untuk mentransformasi budaya keselamatan dari sekadar kepatuhan administratif menuju perlindungan substantif guna menjamin pemenuhan hak dasar pekerja tambang.
Tinjauan Hukum Dan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran Antara Wna Dan Wni Era Globalisasi: Studi Kasus Pembatalan Perkawinan Campuran Jessica Iskandar Dan Ludwig Franz Willibald Von Habsburg-Lothringen: A Legal and Social Review of Mixed Marriages between Foreign Nationals and Indonesian Citizens in the Era of Globalization: A Case Study of the Annulment of the Mixed Marriage between Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald von Habsburg-Lothringen Titi Sari; Intan Wahyu Sidi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.9937

Abstract

Penelitian ini mengkaji posisi hukum serta penyelesaian kasus perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia. Perkawinan campuran semakin meningkat seiring globalisasi, namun menimbulkan kompleksitas hukum akibat perbedaan yurisdiksi, seperti penentuan choice of law, pengakuan perkawinan luar negeri, status harta kekayaan, kewarganegaraan anak, serta potensi renvoi dan ordre public. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis. Penelitian menelaah peraturan primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta prinsip HPI seperti lex loci celebrationis, lex patriae, dan lex rei sitae. Studi kasus pada perkawinan Jessica Iskandar (WNI) dengan Ludwig Franz Willibald von Habsburg-Lothringen (WNA Jerman), yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dokumen tidak sah dan bertentangan dengan ketertiban umum nasional, mengilustrasikan prioritas pengadilan Indonesia terhadap hukum domestik meskipun perkawinan sah menurut hukum asing. Pembahasan mencakup aspek sosial, budaya, agama, dan administratif, termasuk tantangan perbedaan norma serta dampak positif terhadap keberagaman. Kesimpulan menekankan perlunya regulasi HPI yang lebih adaptif, kodifikasi lengkap, dan reformasi administrasi untuk memberikan kepastian serta perlindungan hak tanpa mengabaikan kedaulatan nasional.
Co-Authors Andria Luhur Prakoso Emilza Mumtaz Intan Wahyu Sidi Viola Salsabila Al Yunusi Yahya Al Farisi