Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

RECONSTRUCTION OF LEGAL FINDINGS AND REASONING ON ACEH'S LEGISLATIVE AUTHORITY WITHIN THE FRAME WORK OF SPECIAL AUTONOMY Abdul Rahman Maulana Siregar; Musannif
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 6 (2025): November
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i6.4885

Abstract

This study aims to analyze the process of legal discovery and reasoning by the Aceh People's Representative Council (DPRA) in drafting qanuns, the extent to which these qanuns are in accordance with national laws and general legal principles, and the legal and social obstacles that arise in their implementation. The study uses a qualitative, normative-empirical method, with a literature study approach, semi-structured interviews with DPRA members, legal academics, and community leaders, and observations of the implementation of qanuns in the field. The results show that the Aceh DPRA applies legal reasoning to interpret national legal norms and adapt them to the local Acehnese context, and uses legal discovery to fill gaps or overlapping regulations. Although most qanuns are in line with the Aceh Special Autonomy Law and general legal principles, there are several qanuns that create potential legal conflicts with national regulations. Obstacles to qanun implementation include inconsistencies in norms, limited apparatus capacity, the complexity of qanuns for the community, and the lack of effective oversight mechanisms. The strategy of reconstructing legal discovery and reasoning through the integration of normative studies, empirical evaluation, and multi-stakeholder participation has been proven to be able to improve the quality of Aceh's legislation, ensuring that qanuns are more relevant, effective, and have legal and social legitimacy.
Analisis Penalaran Hukum Petugas Pemasyarakatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Hasibuan, Nadia Novitri; Siregar, Abdul Rahman Maulana; Darmawan, Dio Dera; Musannif
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i06.2029

Abstract

Pemenuhan hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut tidak hanya ditentukan oleh norma hukum tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penalaran hukum petugas pemasyarakatan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat operasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip sistem pemasyarakatan dan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemenuhan hak narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran hukum petugas pemasyarakatan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan administratif, keamanan lembaga, dan pengalaman praktis petugas. Variasi dalam penafsiran dan penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pemenuhan hak narapidana, yang berdampak pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kualitas penalaran hukum petugas pemasyarakatan agar pemenuhan hak narapidana dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, objektif, dan selaras dengan tujuan sistem pemasyarakatan.